Banjarmasin (ANTARA) - Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Iqbal Yudiannoor berpendapat, PT Bank Kalsel memungkinkan mempertahankan cabangnya di DKI Jakarta.
"Kemungkinan tersebut sesudah kami mengecek dan berdiskusi dengan manajemen Bank Kalsel Cabang DKI," ujar wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
Ia berharap, para pengusaha asal urang Banjar Kalsel yang eksis di DKI Jakarta hendaknya turut berpartisipasi membesarkan atau memajukan Bank Kalsel Cabang DKI itu.
Baca juga: Program menggiurkan Bank Kalsel melalui tabungan hadiah langsung
Begitu pula perusahaan-perusahaan besar yang berkantor pusat di Jakarta dan beroperasi mengeruk/mengambil sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan usahanya agar menyimpan dana atau memanfaatkan Bank Kalsel Cabang DKI tersebut.
Sebagai contoh PT Adaro Indonesia dan PT Arutmin Indonesia yang menambang batu bara atau "emas hitam" di Kalsel agar menggunakan Bank Kalsel Cabang DKI dalam hal jasa keuangan, lanjutnya.
Mengenai "non performing loan (NPL) atau tingkat tunggakan pengembalian kredit dari Bank Kalsel Cabang DKI, menurut dia, hal tersebut merupakan dinamika usaha perbankan dan bisa saja terjadi pada bank-bank lain.
Baca juga: Bank Kalsel bantu perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Banjar
"Tetapi Alhamdulilah berdasarkan laporan dari maneaemennya, NPL atau pengembalian pinjaman kredit pada Bank Kalsel Cabang DKI belakangan ini sudah lancar atau mulai sehat kembali," demikian Iqbal.
Sebelumnya Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo menyarankan, Bank Kalsel Cabang DKI lebih baik tutup kalau tidak menunjukkan kemajuan atau merugi, misalnya karena faktor NPL yang cukup tinggi.
Selain itu, karena biaya operasional dari Bank Kalsel Cabang DKI yang terlalu besar, lanjut politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini memasuki periode kedua sebagai anggota DPRD provinsi tersebut.
"Misalnya rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dari bank milik pemerintah daerah Kalsel tersebut terlalu besar," demikian Imam Suprastowo.
Baca juga: Bank Kalsel cabang DKI disarankan tutup
