Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin berharap pihak terkait selalu melakukan perbaikan data pembagian dana bantuan langsung sementara masyarakat sehingga bisa tepat sasaran.
Menurut Gubernur di Banjarmasin, Kamis, jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak bagi warga kurang mampu tersebut, justru tidak mendapatkan, dan warga yang mampu justru mendapatkan bagian.
"Up date data BLSM sangat penting, agar BLSM bisa tepat sasaran, jangan sampai ada warga kurang mampu justru tidak mendapatkan haknya," katanya.
Pernyataan Gubernur tersebut menjawab masih banyaknya warga miskin yang tidak bisa mendapatkan BLSM, karena tidak mendapatkan kartu perlindungan sosial.
Menurut dia, selama ini pemerintah provinsi tidak pernah terlibat langsung dalam pembagian, maupun pendataan jumlah warga miskin, sehingga hanya berwenang untuk melakukan pengawasan melalui dinas dan instansi terkait.
Sebelumnya, terdapat 34 KPS yang dikembalikan ke kantor dengan berbagai alasan, antara lain sebanyak 10 kartu karena penerima merupakan warga mampu, 17 KPS pindah alamat dan lima tidak dikenal.
Jumlah itu, baru pengembalian sementara dari beberapa kelurahan saja, terutama kelurahan yang sudah mendapatkan jatah pembagian BLSM, pengembalian berasal dari ketua RT dan lurah.
Salah seorang warga tidak mampu Basri, juga mengaku tidak mendapatkan KPS sehingga tidak bisa mendapatkan BLSM.
"Saya tidak terdata di RT, sehingga tidak bisa mendapatkan dana BLSM, padahal kalau dapat sangat bermanfaat untuk menutupi kekurangan kebutuhan pokok," katanya.
Bapak empat anak yang baru saja kehilangan pekerjaan tersebut mengatakan, sangat berharap ada kebijakan dari pemerintah, sehingga dia dan keluarga bisa ikut menikmat BLSM.
"Kalau dapat uangnya untuk membeli beras, apalagi saya sekarang tidak lagi bekerja," kata Basri yang sebelumnya menjadi anggota Satpam salah satu perusahaan investasi emas tersebut.
Basri merupakan salah satu masyarakat yang kurang mampu, selain tidak mempunyai rumah, dia juga tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga dia tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya.
Sayang, karena tidak terdata, akhirnya dia juga tidak bisa mendapatkan haknya untuk menikmati dana pemerintah BLSM dan bantuan-bantuan lainnya.
Sebelumnya, sebanyak 161.592 rumah tangga miskin Kalimantan Selatan mulai menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) secara bertahap pada 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Penyerahan BLSM pertama di Kalsel dilakukan di loket halaman Kantor Pos cabang Utama Banjarmasin, Sabtu, disaksikan langsung oleh Menristek Gusti Muhammad Hata.
"Alhamdulillah pembagian berjalan cukup lancar, karena didukung oleh IT yang sangat memadai, dan bisa diakses langsung oleh pusat," katanya.
Kepala Area IX Ritel dan Properti PT Pos Indonesia Akhmad Fauzi mengatakan, jumlah RTS Wilayah Kalimantan mencapai 626.943 RTS, khusus Kalsel sebanyak 161.992 RTS.
"Khusus yang dibagi tahap pertama ini mencapai 648 RTS, atau 30 persen dari total RTS Kalsel, dan sisanya diambil sesuai jadwal masing-masing daerah," katanya.
Mekanisme pengambilan BLSM di kantor pos yaitu masyarakat harus membawa KPS (Kartu Perlindungan Sosial) dan KTP ke kantor pos.
Lalu mengantre untuk didata oleh pihak pemeriksa KPS, identitas dan daftar nominatif, selanjutnya menyobek kupon BLSM dan menyerahkan kembali KPS dan KTP kepada masyarakat.
Selanjutnya, penerima menunggu panggilan penyerahan BLSM dari pihak kantor Pos, mencegah keteledoran, pihak Pos Indonesia kembali menyerahkan KPS, KTP dan Kupon BLSM, setelah itu petugas menyerahkan uang.*
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
