Rantau (ANTARA) - Tim Penelitian Kemitraan Mabes Polri menilai pelayanan publik Polres Tapin melalui pengumpulan data persepsi dan observasi Indek Tata Kelola (ITK).
"Kami ingin mengetahui secara langsung proses pelayanan publik di Polres Tapin dalam mewujudkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," terang Kombes Pol Meilina D Irianti yang memimpin tim kemitraan dari Mabes Polri, Jumat.
Selain mengunjungi Gedung Endra Dharmalaksana yang menjadi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Tapin, tim Mabes, yang didampingi Kabag RBP Biro Rena Polda Kalsel AKBP Surasto bertatap muka dengan segenap perwakilan publik.
Baca juga: Tapin police renovate grandma Hamdanah house
Sebanyak 110 orang dari perwakilan berbagai unsur seperti pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga media massa dan instansi terkait lainnya diminta mengisi kuesioner ITK responden eksternal yang akan dibandingkan dengan hasil pengisian kuesioner responden internal.
Meilina mengungkapkan, dari hasil penilaian tata kelola akan diketahui sejauh mana pelayanan publik yang telah dilakukan Polres Tapin, termasuk inovasi serta sejauhmana pemanfaatannya.
Sementara Kapolres Tapin AKBP Bagus Suseno mengatakan, upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat salah satunya diwujudkan dengan keberadaan layanan satu pintu di Gedung Endra Dharmalaksana SPKT Polres Tapin.
Masyarakat yang berurusan di Polres pun dijamin akan merasa nyaman dengan pelayanan yang cepat dan terintegrasi mulai pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan berbagai keperluan pembuatan dokumen kepolisian lainnya, termasuk untuk melaporkan suatu perkara terkait dugaan tindak pidana.
Tak hanya di tingkat polres, Bagus juga memastikan jajaran polsek melakukan hal serupa yang mana inovasi di setiap polsek disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
Baca juga: Polres Tapin gratiskan pemohon SIM tanggal kelahiran 1 Juli
Seperti di Polsek Candi Laras Utara berupa penyediaan jamban pindah, kemudian penanggulangan krisis air bersih di Polsek Salam Babaris hingga menyediakan ruang baca untuk anak.
Sejalan program pemerintah terkait reformasi birokrasi, kata Bagus, pembangunan zona integritas dalam setiap unit kerja di Polres Tapin sudah dilakukan.
Bahkan dia mencanangkan tahun 2019 zero pelanggaran bagi personel Polres Tapin karena, menurutnya, ulah satu oknum saja dapat menurunkan citra Polri di mata masyarakat.
Baca juga: KONI Tapin programkan pembinaan Olahraga sejak usia dini
