Oleh Syamsuddin Hasan
Wakil Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan H Budiman Mustafa, mengatakan hal tersebut di Banjarmasin, Senin, berkaitan tertundanya pelaksanaan UN 2013 di 13 kabupaten/kota di provinsi itu.
"Menurut informasi memang ada beberapa provinsi yang mengalami penundaan pelaksanaan UN 2013, termasuk Kalsel. Ke depan penundaan seperti itu jangan sampai terjadi lagi," katanya.
Politisi partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan, pusat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak perlu memonopoli penanganan soal ujian seperti tahun ini.
"Karena akibat monopoli, hasilnya seperti apa yang terjadi sekarang, pelaksanaan UN 2013 terkesan menjadi amburadul. Di Kemendikbud terjadi `mis management` dalam pelaksanaan UN," lanjutnya.
Menurut dia, sebagaimana pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya, pencetakan soal atau lembaran kerja ujian tersebut dilaksanakan di daerah setempat, kecuali `master soal` dari pusat (Kemendikbud).
"Dengan pencetakan soal di daerah setempat, sehingga distribusinya relatif tak mengalami gangguan dan pelaksanaan UN bisa tepat waktu," ujar pensiunan pegawai dinas kesehatan di Kalsel itu.
Selain itu, berarti pusat turut serta melakukan pembinaan pengusaha percetakan di daerah-daerah, yang nota bene bukan cuma mitra kerja Kemendikbud, demikian Budiman Mustafa.
Pelaksanaan UN 2013 bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kalsel yang rencana semula dimulai 15 April 2013 tertunda menjadi 17 April 2013, karena pendistribusian soal yang belum sempurna.
Pasalnya sebagaimana beberapa provinsi lain di Indonesia, Kalsel sampai saat ini belum menerima semua soal/lembar kerja UN.
