Menurut Bupati saat membuka rapat permulaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, di Aula Selidah Batola, Rabu (10/7) , sanitasi termasuk dalam pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
Menurut dia, berdasarkan Keputusan Mendagri No.648-607/KEP/BANGDA/2012, Kabupaten Barito Kuala ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) untuk mencapai target universal access RPJMN 2015-2019.
Baca juga: Sekda HSS : Sanitasi penting untuk mencegah penularan penyakit
Salah satunya adalah program stop buang air besar sembarangan, penanganan air limbah untuk akses layak 85 persen, penanganan limbah untuk akses dasar 15 persen, 80 persen rumah tangga perkotaan terlayani, dan 20 persen reduksi sampah.
Karena itu, lanjut bupati, suatu kebanggaan bagi Batola pada tahun ini telah mulai melaksanakan program PPSP dimana pekerjaan yang harus diselesaikan adalah Dokumen Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Batola.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel menuturkan, SSK yang telah disusun Pemkab Batola merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Batola.
“RPJMN 2015-2019 mengamanatkan tahun 2019 Indonesia harus dapat mencapai target universal access dalam arti masyarakt baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan sudah memiliki akses 100 persen terhadap sumber air minum aman dan fasilitas sanitasi yang layak,” katanya.
Baca juga: PD IPAL sosialisasikan penanganan limbah domistik
Untuk mencapai target ini tantangan serius ke depan, lanjut Noormiliyani, seberapa mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pembangunan air minum dan sanitasi dalam arti menumbuhkan kemampuan dalam mengelola, memanfaatkan, mengekpolrasi, dan mengembangkan berbagai potensi air sekaligus menumbuhkan kemampuan dalam menangani, mengantisipasi, dan memecahkan berbagai masalah yang ditimbulkannya.
Mengingat, akses air minum yang baik akan mendukung akses sanitasi yang layak dan sanitasi nyaris sepenuhnya dampak perilaku manusia di samping kebiasaan individu, kondisi sanitasi dan diperparah prilaku kolektif masyarakat seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan atau membangun jamban di sungai yang berkontribusi buruknya sanitasi.
“Secara umum budaya sanitasi dan penyediaan air minum kita masih belum begitu menggembirakan dan masih banyak tantangan yang harus segera ditangani,” ucap bupati.
Baca juga: PD Ipal Banjarmasin libatkan masyarakat edukasi sanitasi
Dia mengakui, target universal access pada 2019 ini bukanlah hal mudah namun perlu lompatan besar serta menuntut kerja keras dalam mempercepat pembangunan air minum dan sanitasi di Batola.
Terlebih, terang dia, jika melihat capaian akses air minum aman dan sanitasi layak penduduk yang belum optimal yang membutuhkan tanggung jawab, kerjasama, berbagi peran dan perhatian baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
Terpisah, Kepala Bappellitbang Batola Zulkifli Yadi Noor mengatakan, tujuan digelarnya Kick off Meetings PPSP yang melibatkan para perwakilan SKPD terkait dan para tim Pokja AMPL itu dengan harapan dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama dalam menciptakan enabling environment untuk percepatan dan pengarusutamaan pembangunan sanitasi permukiman.
Di samping itu, beber dia, untuk mengkampanyekan, mengedukasi serta meningkatkan kepedulian terhadap layanan sanitasi permukiman, serta mendorong kesepahaman dan penyamaan persepsi dalam percepatan pembangunan sanitasi permukiman.
