Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keenam kalinya, bertempat di Aula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Bupati HSS H.Achmad Fikry, di Banjarbaru, Rabu (22/5), mengatakan bersyukur telah kembali memperoleh opini WTP keenam kalinya, juga opini ini mendorong pihaknya lebih mencermati anggaran yang bermuara untuk keberlangsung kesejahteraan masyarakat.
"Kita akan pelajari kembali hasil LHP ini, yang mempunyai waktu 60 hari untuk menindaklanjuti dan mudah-mudahan kita menyelesaikan rekomendasi ini dalam sesuai jadwal tersebut," katanya, saat memberikan keterangan.
Baca juga: Raih WTP Pemkab HSS komitmen kelola keuangan sesuai aturan
Ia menyampaikan terimakasih pada para jajaran Organisasi Perangkat Desa (OPD) yang sudah bekerja keras, bisa menghantarkan Kabupaten HSS memperoleh opini WTP yang keenam kalinya.
Dan tak lupa, juga berterimakasih kepada para auditor BPK yang selama ini memberikan konstribusi yang banyak untuk perbaikan ke depan, serta dikatakan dengan raihan ini makin meningkatkan semangat ke depan dan terus bekerja untuk Kabupaten HSS.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan Tornanda Syaifullah, berharap kepada semua kabupaten dan kota yang memperoleh opini WTP, agar adanya opini tersebut itu harus berkorelasi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Pemkab HSS raih penghargaan Menteri Keuangan RI
Turut berhadir, Ketua DPRD Kabupaten.HSS H.Akhmad Fahmi, Kepala Badan Keuangan Daerah HSS H.M.Noor, Kepala Inspektorat Kabupaten.HSS Rusmajaya, dan seluruh jajaran staf OPD yang terkait.
Pada kesempatan ini secara langsung Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 kepada Bupati HSS dan Ketua DPRD HSS.
HSS kembali raih Opini WTP untuk keenam kalinya
Kamis, 23 Mei 2019 14:54 WIB
Bersyukur telah kembali memperoleh opini WTP keenam kalinya, juga opini ini mendorong pihaknya lebih mencermati anggaran yang bermuara untuk keberlangsung kesejahteraan masyarakat,