Bosda Diharapkan Bisa Sejahterakan Honorer

Menurut dia saat berada di gedung dewan kota, Selasa, sesuai pembahasan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) APBD 2018 untuk dinas pendidikan kota yang dialokasikan sekitar Rp65 miliar di antaranya Rp20 miliar untuk BOSDa.

Dana besar untuk BOSDa ini, lanjut dia, diharapkan tidak hanya digunakan untuk operasional perbaikan sekolah, tapi disisihkan untuk bisa membantu peningkatan kesejahteraan guru honorer.

"Memang harus dikaji lagi payung hukumnya seperti apa agar dana BOSDa ini bisa membantu kesejahteraan para guru honorer secara maksimal, sebab saat ini gaji guru honorer sangat rendah sekali, ini yang membuat kita sangat prihatin," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Dipaparkan Sri, ada sekitar 1.145 guru honorer yang mengabdikan diri di pendidikan daerah ini, penghasilannya dalam mencerdaskan anak bangsa sangat rendah, bahkan sangat-sangat di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Bayangkan saja ada yang hanya diberi honor Rp250 ribu perbulannya, bahkan untuk keperluan transportasi saja tidak mencukupi itu," paparnya.

Sri mengharapkan, dengan kembalinya dianggarkan RKA untuk APBD 2018 disektor pendidikan sekitar Rp65 miliar tersebut, ada imbas yang besar bagi kesejahteraan guru honorer yang sangat berjasa pula bagi peningkatan pendidikan di daerah ini.

"Bahkan kita mengusulkan gaji guru honorer pada 2018 itu rata-rata Rp1.000.000 juta perorangnya," tutur Sri.

"Entah bagaimana caranya, mungkin bisa bentuk Perwali atau ada regulasi lainnya, hingga ini yang akan kita upayakan dibuat tahun depan," paparnya.

Dia pun meminta, agar dinas pendidikan bisa pula menggunakan anggaran dengan selektif dan trasparan nantinya, hingga kualitas pendidikan di kota ini terus meningkat.

Sebab, ungkap dia, banyak sekali keluhan yang pihaknya terima dari berbagai sekolah tentang masih minimnya fasilitas dan sarana pendidikan yang dimiliki untuk menunjang peningkatan pendidikan tersebut.

"Beberapa kali kita kunjungan kesekolah-sekolah, tidak hanya mendengarkan keluhan guru honorer saja, tapi ada kelas yang bocor, halaman sekolah sering terendam, bahkan tidak memiliki toilet yang baik," papar Sri.

Segala permasalahan ini, ucap dia, harus menjadi perhatian serius pemerintah kota untuk segera dicarikan solusinya, meskipun APBD minim, tentunya bisa dicari jalan lain dengan memohon bantuan pemerintah provinsi dan pusat.

"Saya rasa untuk pendidikan ini banyak bantuan yang bisa didapatkan dari pemerintah provinsi maupun pusat, tinggal kreatifitas pemerintah kota saja lagi bagaimana mendapatkannya," ucap Sri.