Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kota Banjarmasin mengungkapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 2018 akan mengalami defisit sekitar Rp149 miliar dan total nilainya lebih rendah dibanding 2017.
"APBD 2018 sedikit tidak menggembirakan karena desainnya mengalami penurunan dan defisit Rp149 miliar," ujar Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Senin.
Menurut dia, APBD 2018 yang sedang disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah disampaikan kepada pihak legislatif dalam Rapat Paripurna DPRD. Besaran pendapatan dalam dokumen penyusunan APBD 2018 itu sebesar Rp1,33 triliun.
"Kalau dibanding APBD tahun 2017 defisitnya mencapai Rp149 miliar. Penurunan nilai anggaran jugs sangat besar pengaruhnya bagi percepatan pembangunan kota ini," kata Ibnu Sina.
Makin mengecilnya APBD Banjarmasin pada 2018, ungkap dia, yakni dari sekitar Rp1,5 triliun pada 2016 menurun menjadi Rp1,4 triliun pada 2017 dan menurun lagi di tahun akan datangnya, terjadi antara lain karena Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang berkurang.
"Memang secara nyata Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa transfer DAU ke daerah dipotong hingga lima persen, terpaksa rambu-rambu ini kita ikuti dengan mendesain anggaran yang disesuaikan," kata Ibnu Sina.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Banjarmadin akan mengupayakan adanya pendapatan lain di luar DAU dari pemerintah pusat karena secara celah fiskal kota itu bisa bertahan.
"Kemandirian fiskal kota kita ini sudah cukup baik, karena persentasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih bisa berimbang," tuturnya.
Oleh karena dengan adanya penurunan pendapatan, ujar Ibnu Sina, anggaran belanja 2018 akan dibuat rasional, dengan menurunkannya hampir Rp101 miliar.
"Tapi nantinya kalau ada penambahan PAD dari hasil peningkatan pajak atau peningkatan retribusi daerah di berbagai sektor, bisa disesuaikan di APBD perubahan," jelasnya.
Saat ini komitmen dan kesepakatan bersama dewan, kata Ibnu Sina, tetap memonitoring anggaran untuk memprioritaskan program pendidikan sebagai nomor satu, kesehatan sebagai nomor dua, peningkatan infrastruktur nomor tiga dan motto pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
"Kita berharap digeliat perekonomian kerakyatan ini yang akan membuat kota ini akan makin maju, dan ini menjadi sumber kekuatan perekonomian kota kita ke depan," ucap Ibnu Sina.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali menyatakan semua fraksi menerima penyampaian KUA dan PPAS Kota Banjarmasin tahun anggaran 2018 yang diajukan pemerintah kota dalam rapat paripurna untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
"Ya, kita teliti dan bahas bersama nantinya segala isi KUA dan PPAS yang sudah disusun pemerintah kota itu, tentunya kita akan kritis akan menanggapi segala kebijakan anggaran ini," ujar politikus Partai Golkar itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"APBD 2018 sedikit tidak menggembirakan karena desainnya mengalami penurunan dan defisit Rp149 miliar," ujar Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Senin.
Menurut dia, APBD 2018 yang sedang disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah disampaikan kepada pihak legislatif dalam Rapat Paripurna DPRD. Besaran pendapatan dalam dokumen penyusunan APBD 2018 itu sebesar Rp1,33 triliun.
"Kalau dibanding APBD tahun 2017 defisitnya mencapai Rp149 miliar. Penurunan nilai anggaran jugs sangat besar pengaruhnya bagi percepatan pembangunan kota ini," kata Ibnu Sina.
Makin mengecilnya APBD Banjarmasin pada 2018, ungkap dia, yakni dari sekitar Rp1,5 triliun pada 2016 menurun menjadi Rp1,4 triliun pada 2017 dan menurun lagi di tahun akan datangnya, terjadi antara lain karena Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang berkurang.
"Memang secara nyata Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa transfer DAU ke daerah dipotong hingga lima persen, terpaksa rambu-rambu ini kita ikuti dengan mendesain anggaran yang disesuaikan," kata Ibnu Sina.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Banjarmadin akan mengupayakan adanya pendapatan lain di luar DAU dari pemerintah pusat karena secara celah fiskal kota itu bisa bertahan.
"Kemandirian fiskal kota kita ini sudah cukup baik, karena persentasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih bisa berimbang," tuturnya.
Oleh karena dengan adanya penurunan pendapatan, ujar Ibnu Sina, anggaran belanja 2018 akan dibuat rasional, dengan menurunkannya hampir Rp101 miliar.
"Tapi nantinya kalau ada penambahan PAD dari hasil peningkatan pajak atau peningkatan retribusi daerah di berbagai sektor, bisa disesuaikan di APBD perubahan," jelasnya.
Saat ini komitmen dan kesepakatan bersama dewan, kata Ibnu Sina, tetap memonitoring anggaran untuk memprioritaskan program pendidikan sebagai nomor satu, kesehatan sebagai nomor dua, peningkatan infrastruktur nomor tiga dan motto pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
"Kita berharap digeliat perekonomian kerakyatan ini yang akan membuat kota ini akan makin maju, dan ini menjadi sumber kekuatan perekonomian kota kita ke depan," ucap Ibnu Sina.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali menyatakan semua fraksi menerima penyampaian KUA dan PPAS Kota Banjarmasin tahun anggaran 2018 yang diajukan pemerintah kota dalam rapat paripurna untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
"Ya, kita teliti dan bahas bersama nantinya segala isi KUA dan PPAS yang sudah disusun pemerintah kota itu, tentunya kita akan kritis akan menanggapi segala kebijakan anggaran ini," ujar politikus Partai Golkar itu.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017