Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memerintahkan para pimpinan dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak mempersulit permohonan perizinan dan bekerja lebih optimal.
"Pada masa kepemimpinan saya, izin harus dipermudah,” kata Muhidin di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Muhidin simak arahan Presiden soal DIPA
Muhidin menyampaikan itu saat penganugerahan predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada pemda, polres, dan kantor pelayanan di Provinsi Kalsel Tahun 2024 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel.
Pada kesempatan itu, Pemprov Kalsel berada pada zona hijau untuk tingkat kepatuhan pelayanan publik dengan nilai 94,48 sehingga masuk predikat 10 nasional (the best ten) pada 2024.
Muhidin menghaturkan terima kasih kepada Kanwil Perwakilan Ombudsman RI terkait penilaian terhadap Pemprov Kalsel.
Namun, calon Gubernur Kalsel yang meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024 tetap lapang dada, menerima segala arahan dan masukan untuk perbaikan pelayanan masa mendatang sehingga bisa lebih meningkatkan mutu pelayanan di berbagai sektor.
Pemprov Kalsel, lanjut Muhidin, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan mendukung setiap upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
Tak lupa, Muhidin menyampaikan harapan anugerah yang diterima ini memberikan motivasi semua penerima untuk terus meningkatkan pelayan publik.
Baca juga: Pelaksana Tugas Gubernur Kalsel bagikan kue ke warga
“Mari kita Bekerja Bersama, Merangkul Bersama untuk Kalsel yang lebih baik,” ajak H Muhidin.
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalsel, Hadi Rahman mengatakan, penganugerahan ini selain penilaian, diharapkan juga berdampak secara kualitatif dan dirasakan masyarakat.
Beberapa catatan penting yang disampaikan Rahman, selain Pemprov Kalsel yang masuk 10 nasional, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi pemda pertama lokus pada dua tahun berturut-turut, dan terjadi kenaikan nilai tertinggi di Pemkab Kotabaru.
Resume yang didapat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mendapat nilai tertinggi sebesar 9,57 dari 135 lokus yang dinilai. Sementara, seluruh jajaran polres di Kalsel mendatang nilai di atas poin 90.
Hasil baik ini, ujar Rahman, bukan hasil cepat yang bisa didapat, tapi melalui proses panjang dan banyak tenaga, ditambah peran kepala daerah dan unsur terkait lainnya.
“Penilaian ini juga tantangan bagi kita karena ekspektasi masyarakat begitu tinggi atas pelayanan publik yang disediakan,” ujarnya.
Baca juga: H Muhidin berharap Kabupaten Tapin menjadi wilayah yang maju
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"Pada masa kepemimpinan saya, izin harus dipermudah,” kata Muhidin di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Muhidin simak arahan Presiden soal DIPA
Muhidin menyampaikan itu saat penganugerahan predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada pemda, polres, dan kantor pelayanan di Provinsi Kalsel Tahun 2024 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel.
Pada kesempatan itu, Pemprov Kalsel berada pada zona hijau untuk tingkat kepatuhan pelayanan publik dengan nilai 94,48 sehingga masuk predikat 10 nasional (the best ten) pada 2024.
Muhidin menghaturkan terima kasih kepada Kanwil Perwakilan Ombudsman RI terkait penilaian terhadap Pemprov Kalsel.
Namun, calon Gubernur Kalsel yang meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024 tetap lapang dada, menerima segala arahan dan masukan untuk perbaikan pelayanan masa mendatang sehingga bisa lebih meningkatkan mutu pelayanan di berbagai sektor.
Pemprov Kalsel, lanjut Muhidin, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan mendukung setiap upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
Tak lupa, Muhidin menyampaikan harapan anugerah yang diterima ini memberikan motivasi semua penerima untuk terus meningkatkan pelayan publik.
Baca juga: Pelaksana Tugas Gubernur Kalsel bagikan kue ke warga
“Mari kita Bekerja Bersama, Merangkul Bersama untuk Kalsel yang lebih baik,” ajak H Muhidin.
Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalsel, Hadi Rahman mengatakan, penganugerahan ini selain penilaian, diharapkan juga berdampak secara kualitatif dan dirasakan masyarakat.
Beberapa catatan penting yang disampaikan Rahman, selain Pemprov Kalsel yang masuk 10 nasional, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi pemda pertama lokus pada dua tahun berturut-turut, dan terjadi kenaikan nilai tertinggi di Pemkab Kotabaru.
Resume yang didapat Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mendapat nilai tertinggi sebesar 9,57 dari 135 lokus yang dinilai. Sementara, seluruh jajaran polres di Kalsel mendatang nilai di atas poin 90.
Hasil baik ini, ujar Rahman, bukan hasil cepat yang bisa didapat, tapi melalui proses panjang dan banyak tenaga, ditambah peran kepala daerah dan unsur terkait lainnya.
“Penilaian ini juga tantangan bagi kita karena ekspektasi masyarakat begitu tinggi atas pelayanan publik yang disediakan,” ujarnya.
Baca juga: H Muhidin berharap Kabupaten Tapin menjadi wilayah yang maju
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024