Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (PKS DPRD Kalsel) kembali menyoroti masalah pertanian di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dengan mayoritas petani.
Sorotan Fraksi PKS itu dalam pendapat akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel Tahun 2025 disampaikan pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Kamis.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru kolaborasi LPP RRI publikasikan program pembangunan
Dalam pendapat akhir yang ditandatangani Ketuanya H Mushaffa Zakir dan Sekretarisnya Firman Yusi itu. Fraksi PKS secara khusus menyoroti pertanian tanaman pangan dan petani karet agar mudah mendapatkan pupuk bersubsidi.
Selain itu, perlu pendampingan guna peningkatan produktivitas.nilai produk walaupun sekarang di tengah musim yang tidak menentu buat Kesejahteraan para petani yang mayoritas di Banua, ujar Fraksi PKS dalam pendapatan akhirnya yang dibacakan Habib Hamid Bahasyim.
Fraksi PKS juga menyoroti subsektor kelautan dan perikanan terutama untuk memastikan bagan bakar minyak (BBM) yang mudah dan murah dengan adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) agar para nelayan lebih sejahtera.
"Begitu pula sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar mempermudah permodalan untuk memajukan usaha kecil dan menengah masyarakat Banua kita tercinta," lanjut Fraksi PKS DPRD Kalsel.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi PKS DPRD Kalsel mendukung kebijakan pemerintah pusat terhadap pemberian makanan bergizi gratis semoga bermanfaat dengan baik sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banua.
Sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel melalui juru bicaranya Wakil Ketua Dewan Desy Oktavia Sari melaporkan struktur/postur secara umum terdiri dari Pendapatan Daerah Rp10 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp11 triliun lebih.
Baca juga: PKS diharapkan pertahankan indeks tertinggi parpol di IndonesiaCOPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024