Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan (DPKP Kalsel) membahas koordinasi, sinkronisasi, dan kelancaran pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lain.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalsel Saptono di Banjarbaru, Jumat, mengatakan pembahasan tersebut meliputi tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan secara fisik maupun ekonomi, dan pemanfaatan pangan.
Baca juga: DPKP Kalsel laksanakan Gerakan Pasar Murah saat Hari Pangan Sedunia
"Salah satu komoditas pangan yang memiliki peranan penting pada ketahanan pangan di Kalimantan Selatan, yakni beras, karena bagi sebagian masyarakat, beras masih menjadi makanan pokok," kata Saptono.
Saptono menyebutkan UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan sepanjang waktu.
Saptono menuturkan ketersediaan dan distribusi beras sangat penting karena berdampak terhadap pengendalian utama angka inflasi di daerah.
Saptono mengungkapkan keunikan konsumen beras di Kalsel, antara lain meski harga beras lokal bertahan mahal, namun masyarakat tetap beras lokal.
"Kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan masih menjadi kendala pemerintah," tutur Saptono.
Baca juga: DPKP Kalsel siapkan 500.000 ha program Mentan cetak 1 juta ha sawah
Hambatan tersebut diungkapkan disebabkan beberapa faktor, seperti ketersediaan produksi bahan pangan pokok belum merata sepanjang waktu dan antarwilayah.
Ia menambahkan salah satu program Presiden Prabowo Subianto, antara lain menjadikan Indonesia sebagai swasembada pangan ditindaklanjuti Kementerian Pertanian dengan menargetkan Kalsel mampu cetak sawah rakyat (SCR) seluas 500 ribu hektare.
"Oleh karena itu, kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penting untuk menyukseskan program tersebut secara maksimal," ujar Saptono.
Pada pembahasan tersebut, DPKP Provinsi Kalsel menghadirkan narasumber dua narasumber, yakni Ketua Tim Kajian Distribusi Beras Dari Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Lutfi Fatah, dan Ketua Tim Statistik Harga Dan Ktip Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel Fachri Ubadiyah.
Baca juga: Bank Kalsel-DPKP kembangkan budidaya padi apung
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalsel Saptono di Banjarbaru, Jumat, mengatakan pembahasan tersebut meliputi tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan secara fisik maupun ekonomi, dan pemanfaatan pangan.
Baca juga: DPKP Kalsel laksanakan Gerakan Pasar Murah saat Hari Pangan Sedunia
"Salah satu komoditas pangan yang memiliki peranan penting pada ketahanan pangan di Kalimantan Selatan, yakni beras, karena bagi sebagian masyarakat, beras masih menjadi makanan pokok," kata Saptono.
Saptono menyebutkan UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan sepanjang waktu.
Saptono menuturkan ketersediaan dan distribusi beras sangat penting karena berdampak terhadap pengendalian utama angka inflasi di daerah.
Saptono mengungkapkan keunikan konsumen beras di Kalsel, antara lain meski harga beras lokal bertahan mahal, namun masyarakat tetap beras lokal.
"Kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa hambatan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan masih menjadi kendala pemerintah," tutur Saptono.
Baca juga: DPKP Kalsel siapkan 500.000 ha program Mentan cetak 1 juta ha sawah
Hambatan tersebut diungkapkan disebabkan beberapa faktor, seperti ketersediaan produksi bahan pangan pokok belum merata sepanjang waktu dan antarwilayah.
Ia menambahkan salah satu program Presiden Prabowo Subianto, antara lain menjadikan Indonesia sebagai swasembada pangan ditindaklanjuti Kementerian Pertanian dengan menargetkan Kalsel mampu cetak sawah rakyat (SCR) seluas 500 ribu hektare.
"Oleh karena itu, kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penting untuk menyukseskan program tersebut secara maksimal," ujar Saptono.
Pada pembahasan tersebut, DPKP Provinsi Kalsel menghadirkan narasumber dua narasumber, yakni Ketua Tim Kajian Distribusi Beras Dari Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Lutfi Fatah, dan Ketua Tim Statistik Harga Dan Ktip Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel Fachri Ubadiyah.
Baca juga: Bank Kalsel-DPKP kembangkan budidaya padi apung
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024