Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Bank Negara Indonesia (BNI) membuka peluang kerja sama jangka panjang penggunaan kartu kredit di internal pemerintah daerah setempat.
“Pemkab Tapin dan BNI pusat telah melakukan penandatanganan kerja sama. Penggunaan kartu kredit ini untuk mempermudah proses transaksi keuangan bagi pegawai,” kata Penjabat (Pj) Bupati Tapin M Syarifuddin di Rantau, Tapin, Rabu.
Dia menjelaskan dengan kartu kredit ini, transaksi akan menjadi lebih efisien dan memudahkan administrasi keuangan.
“Kami memulai kerja sama ini dengan menerapkan sistem sebagai pilot project di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” ucapnya.
Syarifuddin mengatakan kerja sama ini akan dievaluasi setelah fase pilot project, dan jika sistemnya terbukti berjalan dengan baik dan lancar, ada peluang kerja sama jangka panjang dengan rencana selanjutnya adalah memperluas penggunaan kartu kredit tersebut ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tapin.
Menurut dia, jika implementasi ini berhasil diterapkan di BPKAD, maka seluruh SKPD akan menerapkan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Syarifuddin berharap kerja sama ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan transaksi keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Tapin, memberikan kemudahan dalam proses administrasi, dan mempercepat penyelesaian transaksi untuk para pegawai khususnya di lingkungan Pemkab Tapin.
“Kita lihat dulu apakah nanti kerja sama ini berdampak signifikan atau tidak. Ini juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Syarifuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
“Pemkab Tapin dan BNI pusat telah melakukan penandatanganan kerja sama. Penggunaan kartu kredit ini untuk mempermudah proses transaksi keuangan bagi pegawai,” kata Penjabat (Pj) Bupati Tapin M Syarifuddin di Rantau, Tapin, Rabu.
Dia menjelaskan dengan kartu kredit ini, transaksi akan menjadi lebih efisien dan memudahkan administrasi keuangan.
“Kami memulai kerja sama ini dengan menerapkan sistem sebagai pilot project di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” ucapnya.
Syarifuddin mengatakan kerja sama ini akan dievaluasi setelah fase pilot project, dan jika sistemnya terbukti berjalan dengan baik dan lancar, ada peluang kerja sama jangka panjang dengan rencana selanjutnya adalah memperluas penggunaan kartu kredit tersebut ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tapin.
Menurut dia, jika implementasi ini berhasil diterapkan di BPKAD, maka seluruh SKPD akan menerapkan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Syarifuddin berharap kerja sama ini diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan transaksi keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Tapin, memberikan kemudahan dalam proses administrasi, dan mempercepat penyelesaian transaksi untuk para pegawai khususnya di lingkungan Pemkab Tapin.
“Kita lihat dulu apakah nanti kerja sama ini berdampak signifikan atau tidak. Ini juga merupakan bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Syarifuddin.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024