Pemerintah Provinsi(Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan barang atau aset milik daerah (BMD) sebagai upaya mencegah perilaku korupsi.
“Untuk meningkatkan pengawasan penggunaan BMD, kami menggelar sosialisasi pengawasan dan pengendalian BMD. Sebab penggunaan BMD di lingkungan pemerintah masih cukup rawan terjadi korupsi,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel Miftahul Chair di Banjarbaru, Selasa.
Baca juga: Pemprov Kalsel apresiasi panen raya padi program Baznas di Batola
Dia menjelaskan pengelolaan BMD tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi saja, tetapi juga menyangkut pengoptimalan penggunaan aset daerah agar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kita harus waspada dengan berbagai risiko yang berpotensi terjadi, seperti penyalahgunaan kewenangan. Masih cukup rentan terjadi penyelewengan penggunaan barang milik daerah baik dari APBN maupun APBD,” ujar Miftahul.
Ia menekankan tindakan penyalahgunaan kewenangan terhadap BDM harus terus diwaspadai dan dicegah sedini mungkin, karena perbuatan ini akan berdampak terhadap kerugian negara.
Menurut dia, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan melalui regulasi dan kebijakan yang sudah diberlakukan secara ketat. Hal ini sebagai komitmen melaksanakan tugas negara sesuai dengan yang diperuntukkan.
Baca juga: Gubernur Kalsel buka kejuaraan dunia Uncle Hard Enduro 2024
Namun dalam pelaksanaannya, kata Miftahul, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, seperti pemahaman aparatur masih kurang terhadap regulasi dan praktik terkait pengelolaan BMD.
Oleh karena itu, lanjut dia, sosialisasi pengawasan dan pengendalian BMD digelar pihaknya sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah setempat agar lebih memahami teknis.
“Sebab kesalahan dalam pengelolaan BMD berdampak sangat luas, seperti pemborosan sumber daya, pengabaian aset, utamanya pelanggaran hukum yang bisa merugikan negara,” ujar Miftahul.
Baca juga: Kabupaten HSS promosikan komoditas unggulan pada misi dagang internasional
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
“Untuk meningkatkan pengawasan penggunaan BMD, kami menggelar sosialisasi pengawasan dan pengendalian BMD. Sebab penggunaan BMD di lingkungan pemerintah masih cukup rawan terjadi korupsi,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel Miftahul Chair di Banjarbaru, Selasa.
Baca juga: Pemprov Kalsel apresiasi panen raya padi program Baznas di Batola
Dia menjelaskan pengelolaan BMD tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi saja, tetapi juga menyangkut pengoptimalan penggunaan aset daerah agar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Kita harus waspada dengan berbagai risiko yang berpotensi terjadi, seperti penyalahgunaan kewenangan. Masih cukup rentan terjadi penyelewengan penggunaan barang milik daerah baik dari APBN maupun APBD,” ujar Miftahul.
Ia menekankan tindakan penyalahgunaan kewenangan terhadap BDM harus terus diwaspadai dan dicegah sedini mungkin, karena perbuatan ini akan berdampak terhadap kerugian negara.
Menurut dia, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan melalui regulasi dan kebijakan yang sudah diberlakukan secara ketat. Hal ini sebagai komitmen melaksanakan tugas negara sesuai dengan yang diperuntukkan.
Baca juga: Gubernur Kalsel buka kejuaraan dunia Uncle Hard Enduro 2024
Namun dalam pelaksanaannya, kata Miftahul, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, seperti pemahaman aparatur masih kurang terhadap regulasi dan praktik terkait pengelolaan BMD.
Oleh karena itu, lanjut dia, sosialisasi pengawasan dan pengendalian BMD digelar pihaknya sebagai upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah setempat agar lebih memahami teknis.
“Sebab kesalahan dalam pengelolaan BMD berdampak sangat luas, seperti pemborosan sumber daya, pengabaian aset, utamanya pelanggaran hukum yang bisa merugikan negara,” ujar Miftahul.
Baca juga: Kabupaten HSS promosikan komoditas unggulan pada misi dagang internasional
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024