Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fachrul Rozi mendukung Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI mendapatkan tambahan anggaran untuk mempercepat reforma agraria dan program pemberantasan mafia tanah.
“Kami siap berjuang untuk ditingkatkan anggaran Kementerian ATR/BPN, bagaimana mau bergerak cepat dan progresif jika anggaran dikurangi," kata Fachrul melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa.
Baca juga: Humas ATR/BPN evaluasi strategi komunikasi guna optimalkan kinerja
Fachrul mengingatkan rekan Komite I DPD RI untuk memperjuangkan meningkatkan anggaran bagi Kementerian ATR/BPN RI saat rapat bersama dengan Kementerian Keuangan.
Diketahui, Kementerian ATR/BPN RI berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program reforma agraria, menyelesaikan konflik pertanahan dan pemberantasan mafia tanah.
Program Kementerian ATR/BPN RI tersebut perlu dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai sehingga dapat mempercepat pelaksanaan program tersebut.
Dukungan tersebut mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Komite I DPD RI pada rapat tersebut.
Baca juga: Peringati Hari Bhayangkara ke-78, Menteri AHY hadiri upacara di Monas
Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni menyebutkan anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
“Komite I DPD RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan menambah anggaran Kementerian ATR/BPN dari Rupiah Murni (RM) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk upaya percepatan dan optimalisasi program reforma agraria,” tutur Sylviana.
Adapun Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian ATR/BPN ini dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga memaparkan capaian program reforma agraria pada 10 tahun terakhir.
Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang membahas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Daerah pun mendampingi Menteri AHY.
Baca juga: Kantor Pertanahan Batola luncurkan sertipikat elektronik
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
“Kami siap berjuang untuk ditingkatkan anggaran Kementerian ATR/BPN, bagaimana mau bergerak cepat dan progresif jika anggaran dikurangi," kata Fachrul melalui keterangan tertulis dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa.
Baca juga: Humas ATR/BPN evaluasi strategi komunikasi guna optimalkan kinerja
Fachrul mengingatkan rekan Komite I DPD RI untuk memperjuangkan meningkatkan anggaran bagi Kementerian ATR/BPN RI saat rapat bersama dengan Kementerian Keuangan.
Diketahui, Kementerian ATR/BPN RI berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program reforma agraria, menyelesaikan konflik pertanahan dan pemberantasan mafia tanah.
Program Kementerian ATR/BPN RI tersebut perlu dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai sehingga dapat mempercepat pelaksanaan program tersebut.
Dukungan tersebut mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Komite I DPD RI pada rapat tersebut.
Baca juga: Peringati Hari Bhayangkara ke-78, Menteri AHY hadiri upacara di Monas
Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni menyebutkan anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
“Komite I DPD RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan menambah anggaran Kementerian ATR/BPN dari Rupiah Murni (RM) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk upaya percepatan dan optimalisasi program reforma agraria,” tutur Sylviana.
Adapun Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian ATR/BPN ini dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga memaparkan capaian program reforma agraria pada 10 tahun terakhir.
Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang membahas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Daerah pun mendampingi Menteri AHY.
Baca juga: Kantor Pertanahan Batola luncurkan sertipikat elektronik
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024