Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Tanah Laut mencapai Rp916,28 miliar atau 41,15 persen dari total pagu anggaran sekitar Rp2,23 triliun per 31 Mei 2024.
"Kinerja APBN di Kabupaten Tanah Laut per 31 Mei 2024 mampu tumbuh 27,6 persen lebih tinggi dibandingkan kinerja APBN 2023," ujar Kepala KPPN Pelaihari Muhammad Falih Ariyanto di Pelaihari, Selasa.
Baca juga: Kalsel kemarin, Banjarmasin masuk 1.000 kota terbaik dunia dan bedah rumah di Tabalong
Menurut Falih, realisasi penyerapan APBN 2024 bagi Kabupaten Tanah Laut termasuk cukup tinggi mencapai 41,15 persen dibandingkan periode yang sama 2023 sebesar 32,25 persen.
Falih menuturkan kinerja positif tersebut didukung belanja pelaksanaan Pemilu, pencairan tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), serta dana desa.
Falih menjelaskan alokasi APBN di Kabupaten Tanah Laut pada 2024 sekitar Rp2,23 triliun terdiri dari alokasi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp287,88 miliar dan alokasi untuk transfer ke daerah mencapai Rp1,94 triliun.
Alokasi APBN tersebut, ungka dia, juga mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen dibandingkan periode 2023.
Baca juga: KPPN Pelaihari anggarkan DAK Tanah Laut sebesar Rp233,73 miliar
“Tahun ini alokasi untuk belanja transfer ke daerah mengalami peningkatan mencapai 7,65 persen," ucap Falih.
Sedangkan, alokasi untuk belanja pemerintah pusat dilaksanakan satuan kerja vertikal di wilayah Tanah Laut mengalami penurunan terutama sektor belanja barang dan belanja modal.
Belanja modal pada 2024, diungkapkan Falih, mengalami penurunan alokasi mencapai 50 persen dibandingkan alokasi selama 2023.
Namun demikian, tambah dia, pemerintah pusat memberikan tambahan alokasi untuk transfer ke daerah mencapai 7,65 persen dengan kenaikan terbesar pada alokasi Dana Bagi Hasil.
Realisasi belanja pemerintah pusat dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang dan modal telah tersalurkan sebesar Rp100,93 juta atau 32,6 persen.
Baca juga: KPPN Pelaihari berikan materi kuliah umum APBN di Politala
Falih mengemukakan realisasi transfer ke daerah telah tersalurkan ke rekening kas umum daerah.
"Untuk rekening kas desa sebesar Rp579,7 miliar atau 32,19 persen dan kontribusi realisasi transfer ke daerah terbesar berasal dari penyaluran dana desa tahap pertama mencapai Rp45,23 miliar atau 40,05 persen dari pagu," tandas Falih.
Dari sisi kualitas pelaksanaan APBN, Falih menjelaskan satuan kerja di Tanah Laut telah menunjukkan kinerja yang baik, antara lain lebih awal melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.
Bahkan, Falih menambahkan beberapa satker telah menandatangani kontrak sebelum Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah dialokasikan dan dapat dieksekusi untuk beberapa pekerjaan pada awal tahun ini.
Baca juga: KPPN Pelaihari apresiasi mitra kerja kawal pelaksanaan APBN
Falih juga menyampaikan progres pelaksanaan transfer ke daerah pada 2024 juga menunjukkan perbaikan terutama tingkat penyaluran dana desa lebih baik dibandingkan 2023.
"Hal tersebut sebagai dampak dari simplifikasi proses penyaluran dan perbaikan regulasi dalam penyaluran dana desa serta sinergi yang baik para pengelola keuangan desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KPPN," ujar Falih.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"Kinerja APBN di Kabupaten Tanah Laut per 31 Mei 2024 mampu tumbuh 27,6 persen lebih tinggi dibandingkan kinerja APBN 2023," ujar Kepala KPPN Pelaihari Muhammad Falih Ariyanto di Pelaihari, Selasa.
Baca juga: Kalsel kemarin, Banjarmasin masuk 1.000 kota terbaik dunia dan bedah rumah di Tabalong
Menurut Falih, realisasi penyerapan APBN 2024 bagi Kabupaten Tanah Laut termasuk cukup tinggi mencapai 41,15 persen dibandingkan periode yang sama 2023 sebesar 32,25 persen.
Falih menuturkan kinerja positif tersebut didukung belanja pelaksanaan Pemilu, pencairan tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), serta dana desa.
Falih menjelaskan alokasi APBN di Kabupaten Tanah Laut pada 2024 sekitar Rp2,23 triliun terdiri dari alokasi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp287,88 miliar dan alokasi untuk transfer ke daerah mencapai Rp1,94 triliun.
Alokasi APBN tersebut, ungka dia, juga mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen dibandingkan periode 2023.
Baca juga: KPPN Pelaihari anggarkan DAK Tanah Laut sebesar Rp233,73 miliar
“Tahun ini alokasi untuk belanja transfer ke daerah mengalami peningkatan mencapai 7,65 persen," ucap Falih.
Sedangkan, alokasi untuk belanja pemerintah pusat dilaksanakan satuan kerja vertikal di wilayah Tanah Laut mengalami penurunan terutama sektor belanja barang dan belanja modal.
Belanja modal pada 2024, diungkapkan Falih, mengalami penurunan alokasi mencapai 50 persen dibandingkan alokasi selama 2023.
Namun demikian, tambah dia, pemerintah pusat memberikan tambahan alokasi untuk transfer ke daerah mencapai 7,65 persen dengan kenaikan terbesar pada alokasi Dana Bagi Hasil.
Realisasi belanja pemerintah pusat dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang dan modal telah tersalurkan sebesar Rp100,93 juta atau 32,6 persen.
Baca juga: KPPN Pelaihari berikan materi kuliah umum APBN di Politala
Falih mengemukakan realisasi transfer ke daerah telah tersalurkan ke rekening kas umum daerah.
"Untuk rekening kas desa sebesar Rp579,7 miliar atau 32,19 persen dan kontribusi realisasi transfer ke daerah terbesar berasal dari penyaluran dana desa tahap pertama mencapai Rp45,23 miliar atau 40,05 persen dari pagu," tandas Falih.
Dari sisi kualitas pelaksanaan APBN, Falih menjelaskan satuan kerja di Tanah Laut telah menunjukkan kinerja yang baik, antara lain lebih awal melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.
Bahkan, Falih menambahkan beberapa satker telah menandatangani kontrak sebelum Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah dialokasikan dan dapat dieksekusi untuk beberapa pekerjaan pada awal tahun ini.
Baca juga: KPPN Pelaihari apresiasi mitra kerja kawal pelaksanaan APBN
Falih juga menyampaikan progres pelaksanaan transfer ke daerah pada 2024 juga menunjukkan perbaikan terutama tingkat penyaluran dana desa lebih baik dibandingkan 2023.
"Hal tersebut sebagai dampak dari simplifikasi proses penyaluran dan perbaikan regulasi dalam penyaluran dana desa serta sinergi yang baik para pengelola keuangan desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KPPN," ujar Falih.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024