Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi delapan kabupaten/kota di provinsi setempat yang meraih penghargaan Adipura 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana di Banjarbaru, Rabu, menyampaikan kabupaten/kota perih Adipura sebagai daerah yang berhasil mengelola kebersihan dan lingkungan tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.
"Ini tentunya membanggakan, tahun lalu sebanyak lima kabupaten/kota, tahun ini naik menjadi delapan kabupaten/kota," ujar Hanifah.
Adapun kabupaten/kota yang meraih penghargaan Adipura di Provinsi Kalsel, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tabalong.
Menurut Hanifah, Kota Banjarbaru yang lebih membanggakan meraih penghargaan lebih tinggi atau mendapatkan plakat Adipura.
"Ini artinya Kota Banjarbaru dianggap memiliki pengelolaan yang lebih yaitu sarana prasaran Pasar Bauntung," ucapnya.
Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin (kiri) bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Sirajoni memperlihatkan piala Adipura dan plakat penghargaan pengelolaan pasar terbaik di Jakarta, Selasa (5/3/2024). (ANTARA/HO-Medcen Penkot Banjarbaru)
Hanifah meminta kabupaten/kota lainnya yang belum berhasil meraih penghargaan Adipura 2024 untuk terus melakukan upaya maksimal terutama yang sudah meraih sertifikat Adipura atau selangkah lagi meraih penghargaan Adipura.
Di mana, ungkap dia, untuk kabupaten/kota yang meraih sertifikat Adipura tersebut, yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Balangan.
Dijelaskan Hanifah, penghargaan Adipura merupakan instrumen pengawasan kinerja pemerintah di dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau di level kabupaten/kota.
"Pemprov tentu mendorong peningkatan ini sebagaimana dipesankan berkali-kali oleh pak Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, bahwa kita sampaikan ke kabupaten/kota untuk bupati/wali kota memberikan penganggaran proporsional untuk pengelolaan sampah dalam hal ini penanganan dan pengurangan sampah," ucapnya.
Menurut Hanifah, ini sudah ada progres dan diharapkan ke depan kabupaten/kota semakin terpacu dan terpicu untuk pengelolaan lingkungan hidup khususnya sampah karena sampai saat ini sampah menjadi persoalan besar di Kalsel dan juga di nasional.
“Kita berharap bagi Kabupaten yang belum mendapatkan apresiasi dalam bentuk apapun, artinya pengelolaan lingkungan hidupnya khususnya sampah dan area terbukanya masih belum memenuhi standar penilaian. Kita harapkan untuk ditingkatkan khususnya Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara," kata Hanifah.
