Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersyukur pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari berjalan lancar dan tanpa kendala berarti.
Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Kalsel yang juga membidangi sosial politik Suripno Sumas di Banjarmasin, Rabu, menuturkan partisipasi masyarakat pun cukup tinggi saat Pemilu 2024.
Baca juga: GMNI Kalsel serukan kawal perhitungan suara Pemilu 2024 sampai tuntas
"Saya sampaikan ucapan terima kasih saat melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan/peraturan daerah atau Sosper di Banjarmasin, Selasa kemarin," ujar Suripno.
Pada kesempatan itu, Suripno menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana Pembukaan dan Batang Tubuh Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Jadi kita baik pemerintah maupun masyarakat tidak bisa berbuat sekehendak hati, tetapi semua ada aturan dalam bernegara, berbangsa maupun berpemerintahan dan bermasyarakat," tegasnya.
Baca juga: Legislator: Setelah pemilu ada pilkada serentak
Begitu pula Pemilu 2024, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bagi penyelenggaraan pesta demokrasi maupun para peserta atau kontestan.
Saat sosper tersebut, Suripno mengundang atau menyertakan masyarakat yang terlibat sebagai saksi saat pencoblosan pemilu.
Baca juga: Pertokoan di Banjarmasin tutup saat pencoblosan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Kalsel yang juga membidangi sosial politik Suripno Sumas di Banjarmasin, Rabu, menuturkan partisipasi masyarakat pun cukup tinggi saat Pemilu 2024.
Baca juga: GMNI Kalsel serukan kawal perhitungan suara Pemilu 2024 sampai tuntas
"Saya sampaikan ucapan terima kasih saat melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan/peraturan daerah atau Sosper di Banjarmasin, Selasa kemarin," ujar Suripno.
Pada kesempatan itu, Suripno menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana Pembukaan dan Batang Tubuh Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Jadi kita baik pemerintah maupun masyarakat tidak bisa berbuat sekehendak hati, tetapi semua ada aturan dalam bernegara, berbangsa maupun berpemerintahan dan bermasyarakat," tegasnya.
Baca juga: Legislator: Setelah pemilu ada pilkada serentak
Begitu pula Pemilu 2024, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bagi penyelenggaraan pesta demokrasi maupun para peserta atau kontestan.
Saat sosper tersebut, Suripno mengundang atau menyertakan masyarakat yang terlibat sebagai saksi saat pencoblosan pemilu.
Baca juga: Pertokoan di Banjarmasin tutup saat pencoblosan
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024