Anugerah Badan Kehormatan Award atau "BK Award) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) biasa menjadi percontohan bagi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel).
Ketua BK DPRD Kalsel H Imam Kanapi mengemukakan itu, Selasa sesudah studi komparasi atau pertemuan/tukar pemikiran dengan Dewan Provinsi Jabar.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut, Anugerah BK Award DPRD Jabar merupakan pembelajaran baru dan sangat penting baginya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua.
"Di tempat kami belum pernah, dan ini ilmu yang luar biasa. Disini kita belajar bagaimana mengoreksi dan menilai. Di Kalsel mungkin bisa segera diterapkan dan mengangkat marwah kinerja kita," kata Imam Kanapi.
DPRD Kalsel dari tahun ke tahu terus berupaya meningkatkan kinerja sebagai penyambung aspirasi rakyat. Begitu pula halnya BK setempat, inovasi dan menggenjot beberapa program terus untuk mengoptimalkan pada setiap kegiatan.
Sementara upaya BK DPRD Jabar dalam hal meningkatkan dan memotivasi kinerja para anggota Dewan provinsi tersebut salah satunya melalui BK Award yang sudah berlangsung tiga tahun terakhir ini.
Beranjak dari itulah, BK DPRD Kalsel studi komparasi atau melakukan kaji tiru ke Dewan Provinsi Jabar dengan harapan bisa segera penerapan di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel).
Menerima rombongan wakil rakyat Kalsel tersebut, Analis Sidang Sekretariat DPRD Jabar Irma Febriani seraya menerangkan, penentuandasar penilaian BK Award oleh setiap Sekretariat DPRD, sehingga penilaian pada setiap provinsi tidak sama.
"Award ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, kalau kita sudah beberapa kali melalui perubahan kriteria. Bertujuan untuk memghasilkan kinerja terbaik di daerah pilihannya masing-masing," ujar Irma yang juga memerima rombongan BK DPRD Kasel, 23 Oktober 2023.
Ia menerangkan, penilaian para anggota DPRD yang mendapatkan penghargaan tak hanya dari kehadiran rapat saja, melainkan juga dari Ketua Fraksi.
"Penilaiannya berdasarkan presentase, nanti ada penilaian kehadiran di Rapat Paripurna, kemudian penilaian dari Ketua Fraksi, penilaian disetiap Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan kita juga melibatkan penilaian stafnya juga," kata Irma.
Ia menambahkan, absensi Rapat Paripurna menjadi kunci utama penilaian Award, karena terkoneksinya kelanjutan di beberapa forum rapat.
"Kita fokus kesana, hal itu menentukan apakah dilanjutkan ketok palu atau tidak misalnya di rapat APBD, Perubahan, dan Murni. Kalau absensi disetiap Komisi itu kita berikan penilaian langsung ke Ketua Komisi atau Ketua AKD nya. sehingga semua tetap ada keterikatan," ujar Irma.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023