Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan mendorong pemerintah provinsi setempat mengintensifkan sosialisasi diversifikasi pangan guna mendukung pembangunan kedaulatan pangan.
"Sosialisasi penganekaragaman pangan perlu lebih intensif dan berkelanjutan," kata Ketua Komisi II (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Kalimantan Selatan Suwardi Sarlan di Banjarmasin, Jumat, terkait dengan hasil pertemuan komisi tersebut dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta pekan lalu.
Apalagi, kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, hal tersebut tepat kalau merujuk keinginan Presdien Joko Widodo bahwa Indonesia yang terdiri atas 34 provinsi dan kini berpenduduk lebih 200 juta jiwa itu, harus berdaulat pangan.
Mengenai pengertian pangan, kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalsel V yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong itu, perlu kesamaan persepsi dengan masyarakat selaku konsumen.
Sebagai contoh, katanya, pengertian pangan tersebut tidak hanya beras atau nasi, tapi bisa pula berupa umbi-umbian, seperti singkong, ubi jalar, jagung, dan sagu yang juga mempunyai kandungan karbohidrat.
"Memang masih ada di antara masyarakat, seperti pada sebagian warga Banjar, Kalsel yang beranggapan bahwa kalau tidak mengonsumsi nasi belum kategori makan. Pola, sikap, dan pemikiran seperti itu perlu diubah," kata wakil rakyat bergelar Sarjana Agama tersebut.
Dengan perubahan pola sikap dan pikir yang tidak hanya menggantungkan kebutuhan konsumsi pada beras, katanya, kedaulatan pangan bagi Indonesia, sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo, terwujud.
Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kalsel Suripno Sumas mengatakan kunjungan komisinya ke BKPN Kementerian Pertanian tersebut, untuk menyinkronkan program ketahanan pangan nasional dengan daerah.
Selain itu, katanya, meminta bantuan dana, baik untuk sosialisasi maupun upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, termasuk Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dengan penduduknya kini mencapai empat juta jiwa dan sebagian besar mata pencaharian bertani.
"Ibaratnya kalau BKPN membagi-bagi kue, kita berharap agar Kalsel yang juga merupakan daerah agraris mendapatkan bagian," kata Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu.
Ia mengatakan sosialisasi penganekaragaman pangan kurang optimal jika hanya mengandalkan dana daerah.
"Pasalnya kalau cuma mengandalkan dana daerah, sosialisasi penganekaragaman pangan bisa kurang maksimal, begitu pula halnya untuk lebih intensif lagi serta berkelanjutan," kata Suripno Sumas.
Ddata Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, produksi padi di provinsi tersebut dalam 10 tahun terakhir tetap surplus sehingga menjadi penyangga ketahanan pangan nasional.
Data Dinas Peternakan Kalsel, provinsi itu tidak hanya berswasembada daging, tetapi mengalami surplus sehingga bisa membantu kebutuhan daerah tetangga, seperti Kalimantan Tengah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Sosialisasi penganekaragaman pangan perlu lebih intensif dan berkelanjutan," kata Ketua Komisi II (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Kalimantan Selatan Suwardi Sarlan di Banjarmasin, Jumat, terkait dengan hasil pertemuan komisi tersebut dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta pekan lalu.
Apalagi, kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, hal tersebut tepat kalau merujuk keinginan Presdien Joko Widodo bahwa Indonesia yang terdiri atas 34 provinsi dan kini berpenduduk lebih 200 juta jiwa itu, harus berdaulat pangan.
Mengenai pengertian pangan, kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalsel V yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong itu, perlu kesamaan persepsi dengan masyarakat selaku konsumen.
Sebagai contoh, katanya, pengertian pangan tersebut tidak hanya beras atau nasi, tapi bisa pula berupa umbi-umbian, seperti singkong, ubi jalar, jagung, dan sagu yang juga mempunyai kandungan karbohidrat.
"Memang masih ada di antara masyarakat, seperti pada sebagian warga Banjar, Kalsel yang beranggapan bahwa kalau tidak mengonsumsi nasi belum kategori makan. Pola, sikap, dan pemikiran seperti itu perlu diubah," kata wakil rakyat bergelar Sarjana Agama tersebut.
Dengan perubahan pola sikap dan pikir yang tidak hanya menggantungkan kebutuhan konsumsi pada beras, katanya, kedaulatan pangan bagi Indonesia, sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo, terwujud.
Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kalsel Suripno Sumas mengatakan kunjungan komisinya ke BKPN Kementerian Pertanian tersebut, untuk menyinkronkan program ketahanan pangan nasional dengan daerah.
Selain itu, katanya, meminta bantuan dana, baik untuk sosialisasi maupun upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, termasuk Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dengan penduduknya kini mencapai empat juta jiwa dan sebagian besar mata pencaharian bertani.
"Ibaratnya kalau BKPN membagi-bagi kue, kita berharap agar Kalsel yang juga merupakan daerah agraris mendapatkan bagian," kata Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu.
Ia mengatakan sosialisasi penganekaragaman pangan kurang optimal jika hanya mengandalkan dana daerah.
"Pasalnya kalau cuma mengandalkan dana daerah, sosialisasi penganekaragaman pangan bisa kurang maksimal, begitu pula halnya untuk lebih intensif lagi serta berkelanjutan," kata Suripno Sumas.
Ddata Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, produksi padi di provinsi tersebut dalam 10 tahun terakhir tetap surplus sehingga menjadi penyangga ketahanan pangan nasional.
Data Dinas Peternakan Kalsel, provinsi itu tidak hanya berswasembada daging, tetapi mengalami surplus sehingga bisa membantu kebutuhan daerah tetangga, seperti Kalimantan Tengah.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016