Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperhatikan Unit Penanggulangan Bancana Swadaya atau UPBS.
Sekretaris Fraksi PKS Firman Yusi mengemukakan permintaan itu, Kamis sehubungan masih marak kebakaran hutan dan lahan,(karhutla) di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Baca juga: Jumlah UPBS di Kabupaten Tabalong berkembang pesat
Pasalnya menurut Firman yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel belakangan ini banyak UPBS kesulitan operasional karena terbentur masalah dana.
"Saya dapat informasi tidak sedikit UPBS yang sekarang mulai menghadapi kesulitan operasional karena maraknya kebakaran, baik pemukiman maupun hutan dan lahan. Sementara dana mereka kurang menunjang," ujar Firman.
Pasalnya, lanjut pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Pusaka" Kabupaten Tabalong Kalsel itu, keberadaan UPBS atau mereka hadir atas inisiatif warga dan berbasis relawan.
Operasional UPBS selama ini mengandalkan dana swadaya, ada yang mereka dapat dari donasi warga, bahkan tak jarang menggunakan dana dari kocek para pendiri dan pengurusnya.
Oleh karenanya, alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru itu mengimbau agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada UPBS selama karhutla marak seperti sekarang.
"Pemerintah Daerah pasti punya dana penanggulangan bencana, baik yang sudah dialokasikan di Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) maupun berbentuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Bahkan sangat memungkinkan untuk pemerintah daerah menggalang dukungan badan-badan usaha swasta melalui CSR," lanjut Firman.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, dalam kondisi seperti sekarang sehebat apapun relawan tetap bisa kualahan memadamkan karhutla
Baca juga: Relawan UPBS diseru jadi pelopor aktivitas positif dunia maya
"Dalam kondisi sekarang, sahabat relawan kita sedang fokus untuk bahu-membahu mengatasi bencana tanpa sempat memikirkan dana operasional, disinilah perlu segera pemerintah memfasilitasi mereka. Jangan lupakan juga dukungan perlindungan keselamatan selama para sahabat relawan ini bekerja," tegasnya.
Mantan anggota DPRD"Bumi Saraba Kawa " Tanalong itu menambahkan, tingginya kasus karhutla di Kalsel akhir-akhir ini tak hanya berdampak pada kualitas udara yang belakangan lebih buruk dari Jakarta.
Namun juga berimbas pada beban kerja UPBS yang turut meningkat. Lembaga berbasis relawan ini kontribusinya sangat besar dalam usaha menekan angka karhutla.
Menurut wakil rakyat kelahiran"kota minyak" Tanjung (237 km utara Banjarmasin) ibukota Tabalong bergelar sarjana pertanian itu, masyarakat dan pemerintah daerah sudah seharusnya berterima kasih dan mengapresiasi kontribusi UPBS.
"Saat ini kita berada di musim kemarau yang cukup kering, sehingga kasus kebakaran, tak hanya pemukiman, tetapi juga karhutla mengalami peningkatan. Pemerintah tidak bisa menangani kondisi itu sendirian, di lapangan kita semua sudah merasakan besar arti betapa peran unit-unit swadaya," ujarnya.
Oleh sebab itu sewajarnya pula pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memperhatikan kondisi UPBS, demikian Firman Yusi.
Baca juga: Gabungan UPBS ikuti pelatihan simulasi penanggulangan bencana
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Sekretaris Fraksi PKS Firman Yusi mengemukakan permintaan itu, Kamis sehubungan masih marak kebakaran hutan dan lahan,(karhutla) di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Baca juga: Jumlah UPBS di Kabupaten Tabalong berkembang pesat
Pasalnya menurut Firman yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel belakangan ini banyak UPBS kesulitan operasional karena terbentur masalah dana.
"Saya dapat informasi tidak sedikit UPBS yang sekarang mulai menghadapi kesulitan operasional karena maraknya kebakaran, baik pemukiman maupun hutan dan lahan. Sementara dana mereka kurang menunjang," ujar Firman.
Pasalnya, lanjut pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Pusaka" Kabupaten Tabalong Kalsel itu, keberadaan UPBS atau mereka hadir atas inisiatif warga dan berbasis relawan.
Operasional UPBS selama ini mengandalkan dana swadaya, ada yang mereka dapat dari donasi warga, bahkan tak jarang menggunakan dana dari kocek para pendiri dan pengurusnya.
Oleh karenanya, alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru itu mengimbau agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada UPBS selama karhutla marak seperti sekarang.
"Pemerintah Daerah pasti punya dana penanggulangan bencana, baik yang sudah dialokasikan di Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) maupun berbentuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Bahkan sangat memungkinkan untuk pemerintah daerah menggalang dukungan badan-badan usaha swasta melalui CSR," lanjut Firman.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, dalam kondisi seperti sekarang sehebat apapun relawan tetap bisa kualahan memadamkan karhutla
Baca juga: Relawan UPBS diseru jadi pelopor aktivitas positif dunia maya
"Dalam kondisi sekarang, sahabat relawan kita sedang fokus untuk bahu-membahu mengatasi bencana tanpa sempat memikirkan dana operasional, disinilah perlu segera pemerintah memfasilitasi mereka. Jangan lupakan juga dukungan perlindungan keselamatan selama para sahabat relawan ini bekerja," tegasnya.
Mantan anggota DPRD"Bumi Saraba Kawa " Tanalong itu menambahkan, tingginya kasus karhutla di Kalsel akhir-akhir ini tak hanya berdampak pada kualitas udara yang belakangan lebih buruk dari Jakarta.
Namun juga berimbas pada beban kerja UPBS yang turut meningkat. Lembaga berbasis relawan ini kontribusinya sangat besar dalam usaha menekan angka karhutla.
Menurut wakil rakyat kelahiran"kota minyak" Tanjung (237 km utara Banjarmasin) ibukota Tabalong bergelar sarjana pertanian itu, masyarakat dan pemerintah daerah sudah seharusnya berterima kasih dan mengapresiasi kontribusi UPBS.
"Saat ini kita berada di musim kemarau yang cukup kering, sehingga kasus kebakaran, tak hanya pemukiman, tetapi juga karhutla mengalami peningkatan. Pemerintah tidak bisa menangani kondisi itu sendirian, di lapangan kita semua sudah merasakan besar arti betapa peran unit-unit swadaya," ujarnya.
Oleh sebab itu sewajarnya pula pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memperhatikan kondisi UPBS, demikian Firman Yusi.
Baca juga: Gabungan UPBS ikuti pelatihan simulasi penanggulangan bencana
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023