Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI) mengungkapkan beberapa temuan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2022, kendati mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian - WTP.
Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang mengungkapkan itu ketika menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kalsel 2022 dalam rapat paripurna istimewa DPRD provinsi setempat yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Rabu siang.
Baca juga: Pemkab HSU Rekonsiliasi keuangan pendapatan dan aset
Beberapa temuan BPK RI terhadap LKPD Kalsel 2022 antara lain terkait retribusi alat mesin pertanian (alsintan) dan belanja modal dengan nilai keseluruhan berjumlah miliaran rupiah yang harus menjadi perhatian atau tindak lanjut Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat.
Pada kesempatan tersebut Pius Lustrilanang yang mantan aktivis gerakan reformasi 1998 itu juga mengapresiasi kepada Pemprov Kalsel yang sudah bekerja keras menindaklanjuti temuan BPK RI terhadap LKPD Tahun Anggaran (TA) 2021.
Pasalnya dari temuan BPK RI terhadap LKPD 2021 yang mencapai seribu lebih, tinggal sekitar 200 belum ada tindak lanjutnya, ujar Pius Lustrilanang.
Menyikapi temuan BPK RI tersebut, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin menyatakan akan menindaklanjuti pada kesempatan pertama atau sesegera mungkin sehingga pada LHP berikut tak ada atau setidaknya meminimalkan temuan.
Paman Birin atau Gubernur Kalsel dua periode itu berterimakasih/mengapresiasi BPK RI yang sudah memberikan opini WTP tujuh tahun berturut-turut kepada Pemprovnya.
Begitu pula kepada karyawan Pemprov Kalsel atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya dan semua pihak yang menunjang sehingga mendapatkan opini WTP tujuh tahun berturut-turut dari BPK RI.
LKPD Kalsel 2022 sebagaimana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah (KDH) Tahun Anggaran tersebut untuk Pendapatan Daerah Rp7,494 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp7,765 triliun lebih.
Pendapat Daerah Kalsel 2022 tersebut naik 19 persen dan Belanja Daerah naik 24 persen ba dibandingkan dengan APBD Murni tahun anggaran tersebut.
Pada rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel dengan agenda penyerahan LHP BPK RI tersebut lengkap hadir unsur pimpinan Dewan provinsi itu masing-masing Muhammad Syaripuddin, Hj Mariana dan Hj Karmila.
Baca juga: Sosialisasi BLUD di Pemkab HSS
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang mengungkapkan itu ketika menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kalsel 2022 dalam rapat paripurna istimewa DPRD provinsi setempat yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Rabu siang.
Baca juga: Pemkab HSU Rekonsiliasi keuangan pendapatan dan aset
Beberapa temuan BPK RI terhadap LKPD Kalsel 2022 antara lain terkait retribusi alat mesin pertanian (alsintan) dan belanja modal dengan nilai keseluruhan berjumlah miliaran rupiah yang harus menjadi perhatian atau tindak lanjut Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat.
Pada kesempatan tersebut Pius Lustrilanang yang mantan aktivis gerakan reformasi 1998 itu juga mengapresiasi kepada Pemprov Kalsel yang sudah bekerja keras menindaklanjuti temuan BPK RI terhadap LKPD Tahun Anggaran (TA) 2021.
Pasalnya dari temuan BPK RI terhadap LKPD 2021 yang mencapai seribu lebih, tinggal sekitar 200 belum ada tindak lanjutnya, ujar Pius Lustrilanang.
Menyikapi temuan BPK RI tersebut, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin menyatakan akan menindaklanjuti pada kesempatan pertama atau sesegera mungkin sehingga pada LHP berikut tak ada atau setidaknya meminimalkan temuan.
Paman Birin atau Gubernur Kalsel dua periode itu berterimakasih/mengapresiasi BPK RI yang sudah memberikan opini WTP tujuh tahun berturut-turut kepada Pemprovnya.
Begitu pula kepada karyawan Pemprov Kalsel atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya dan semua pihak yang menunjang sehingga mendapatkan opini WTP tujuh tahun berturut-turut dari BPK RI.
LKPD Kalsel 2022 sebagaimana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah (KDH) Tahun Anggaran tersebut untuk Pendapatan Daerah Rp7,494 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp7,765 triliun lebih.
Pendapat Daerah Kalsel 2022 tersebut naik 19 persen dan Belanja Daerah naik 24 persen ba dibandingkan dengan APBD Murni tahun anggaran tersebut.
Pada rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel dengan agenda penyerahan LHP BPK RI tersebut lengkap hadir unsur pimpinan Dewan provinsi itu masing-masing Muhammad Syaripuddin, Hj Mariana dan Hj Karmila.
Baca juga: Sosialisasi BLUD di Pemkab HSS
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023