Panitia Khusus (Pansus) III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah atau LKPj KDH setempat Tahun 2022 mengungkapkan, provinsinya menghadapi masalah banjir dan tambang.
Hal itu terungkap dalam Rekomendasi Pansus III LkPj KDH Kalsel 2022 dibacakan Wakil Ketua Pansus III HM Isra Ismail pada rapat paripurna internal DPRD setempat yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Rabu sore.
Pasalnya, menurut Pansus III LKPj KDH Kalsel 2022 yang diketuai H Gusti Abidinsyah, terkait kedua hal (banjir dan masalah tambang) tersebut akan sangat berimbas kepada aspek lain seperti pertanian, pangan, aspek sosial maupun pembangunan.
Terkait permasalahan banjir dan tambang tersebut, Pansus III merekomendasikan, bahwa hal itu urusan riset dan inovasi daerah.
Oleh karenanya, dalam hal tersebut sebagai Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel tentunya arus melakukan penelitian yang lebih intens dalam mengatasi kedua persoalan berkaitan banjir dan masalah tambang.
Dalam rekomendasi Pansus III tersebut juga mengungkap hal-hal yang berkaitan urusan lingkungan hidup antara lain agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel perlu melakukan peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan limbah tambang dari hulu hingga hilir.
Baca juga: HSS usulkan normalisasi Sungai Amandit Lama guna cegah banjir
Wakil Ketua Pansus III LKPj KDH Kalsel 2022, HM Isra Ismail membacakan rekomendasi pada rapat paripurna internal DPRD Kalsel dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Rabu (5/5/23) sore dengan agenda pengambilan keputusan Rekomendasi Pansus LKPj KDH setempat Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi rekomendasi Dewan provinsi tersebut. (ANTARA/Syamsuddin Hasan)
Selain itu, rekomendasi Pansus III tersebut mengungkap, di daerah perkebunan kelapa sawit, kadar asam di dalam air sangat tinggi, karenanya DLH perlu adanya perhatian khusus dan evaluasi terhadap daerah perkebunan yang menggunakan zat-zat kimia dalam pemanfaatan lahan sawit yang berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan.
Rekomendasi Pansus III juga terkait urusan permukiman dan perumahan rakyat, energi sumber daya mineral,(ESDM), urusan perhubungan, perhubungan, serta urusan perencanaan dan pembangunan.
Pansus LKPj KDH Kalsel 2022 berharap, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
