Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Distribusi surat suara untuk Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, diprioritaskan untuk pulau-pulau terpencil.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kotabaru, Hasbi M Thawab melalui Sekretaris BPMPD Zabidi di Kotabaru, Rabu mengatakan, desa-desa di Pulau Sembilan mendapatkan prioritas utama untuk memperoleh surat suara dan logistik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
"Dalam mendistsribusikan logistik Pilkades serentak kita terpaksa menyesuaikan jadwal kapal perintis yang berlayar ke Pulau Sembilan, setelahnya ke daerah-daerah lain yang sulit dijangkau," katanya.
Zabidi mengaku, mulai Jumat (22/4) pihaknya mendistsribusikan logistik untuk Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 30 April.
Dia berharap dengan distribusi logistik lebih awal akan memudahkan pelaksanaan Pilkades serentak mengingat kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang memiliki 198 desa dan 21 kecamatan itu berbeda dengan daerah lain di Kalsel.
Sebelumnya, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kotabaru, H Adi Sutomo menuturkan, pihaknya mengundang semua Kapolsek, Koramil dan Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban di Kotabaru untuk mengantisipasi konflik menjelang Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
Dia menatakan, menjelang pelaksanaan Pilkades serentak ini, situasi dan kondisi di beberapa daerah mulai memanas karena beberapa faktor. Di antaranya, ada sebuah desa yang masyarakatnya pro dan kontra untuk dilaksanakan Pilkades 30 April.
Namun setelah diinventarisasi masalahnya ke lapangan, Kesbanglinmas menemukan informasi bahwa ada upaya untuk membatalkan Pilkades .
Tetapi bagi yang mendukung dilaksanakan Pilkades, mereka mengharapkan adanya perubahan atau pembaharuan di desa tersebut sehingga Pilkades adalah pintu untuk mewujudkannya.
Adi Sutomo menambahkan, ada juga desa lain yang memiliki masalah berbeda karena ada satu calon yang memiliki massa kuat dihindari untuk masuk dalam bursa calon kades.
"Dan masih ada lagi masalah-masalah lain yang mulai bermunculan ke permukaan sehingga kami perlu merapatkan barisan agar tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Menurut dia, deteksi dini sangat diperlukan untuk mengantisipasi konflik yang dapat menimbulkan korban.
"Oleh karenanya diperlukan koordinasi lintas sektoral, terutama para pemangku kepentingan di daerah masing-masing," katanya.
Dari 198 desa di Kabupaten Kotabaru sebanyak 152 desa akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak 30 April.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kotabaru, Hasbi M Thawab melalui Sekretaris BPMPD Zabidi di Kotabaru, Rabu mengatakan, desa-desa di Pulau Sembilan mendapatkan prioritas utama untuk memperoleh surat suara dan logistik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
"Dalam mendistsribusikan logistik Pilkades serentak kita terpaksa menyesuaikan jadwal kapal perintis yang berlayar ke Pulau Sembilan, setelahnya ke daerah-daerah lain yang sulit dijangkau," katanya.
Zabidi mengaku, mulai Jumat (22/4) pihaknya mendistsribusikan logistik untuk Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 30 April.
Dia berharap dengan distribusi logistik lebih awal akan memudahkan pelaksanaan Pilkades serentak mengingat kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang memiliki 198 desa dan 21 kecamatan itu berbeda dengan daerah lain di Kalsel.
Sebelumnya, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kotabaru, H Adi Sutomo menuturkan, pihaknya mengundang semua Kapolsek, Koramil dan Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban di Kotabaru untuk mengantisipasi konflik menjelang Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
Dia menatakan, menjelang pelaksanaan Pilkades serentak ini, situasi dan kondisi di beberapa daerah mulai memanas karena beberapa faktor. Di antaranya, ada sebuah desa yang masyarakatnya pro dan kontra untuk dilaksanakan Pilkades 30 April.
Namun setelah diinventarisasi masalahnya ke lapangan, Kesbanglinmas menemukan informasi bahwa ada upaya untuk membatalkan Pilkades .
Tetapi bagi yang mendukung dilaksanakan Pilkades, mereka mengharapkan adanya perubahan atau pembaharuan di desa tersebut sehingga Pilkades adalah pintu untuk mewujudkannya.
Adi Sutomo menambahkan, ada juga desa lain yang memiliki masalah berbeda karena ada satu calon yang memiliki massa kuat dihindari untuk masuk dalam bursa calon kades.
"Dan masih ada lagi masalah-masalah lain yang mulai bermunculan ke permukaan sehingga kami perlu merapatkan barisan agar tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Menurut dia, deteksi dini sangat diperlukan untuk mengantisipasi konflik yang dapat menimbulkan korban.
"Oleh karenanya diperlukan koordinasi lintas sektoral, terutama para pemangku kepentingan di daerah masing-masing," katanya.
Dari 198 desa di Kabupaten Kotabaru sebanyak 152 desa akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak 30 April.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016