Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, telah menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sepanjang 2022 sebanyak 5.860 kilogram beras atau setara 10.412,8 gabah kering giling (GKG).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan HSU Entin Lestanti di Amuntai, Kamis, mengatakan, bantuan CPP disalurkan bagi warga korban musibah kebakaran dan banjir
"Selama kurun 2022 terjadi 16 kali musibah kebakaran dan satu bencana banjir , kita salurkan total 5.860 kilogram beras dari 10.412,8 gabah kering giling yang tersedia di gudang milik kita," ujar Entin
Bantuan CPP 2022 tersebut disalurkan mulai 14 Februari dan terakhir disalurkan pada 18 Desember 2022 bagi korban kebakaran di Desa Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSU Entin Lestanti. (ANTARA/Eddy A/Diskominfo HSU)
Entin mengatakan, bantuan CPP tidak diperuntukkan bagi upaya menekan inflasi pasca-COVID-19, karena sesuai petunjuk teknis operasional bantuannya memang demikian.
Ia menginformasikan, sisa CPP 2021 di Kabupaten HSU sebanyak 3.863,4 GKG yang sempat dilakukan pengadaan pada 21 Juni 2022 sebanyak 6.750 kg GKG di Desa Tayur.
"Untuk tahun 2022 sisanya sebanyak 2.273,8 kilogram gabah dan kita salurkan untuk bantuan selanjutnya di 2023," terangnya.
Entin menginformasikan rencana pengadaan CPP 2023 sebanyak 15 ton GKG. Rencana pembelian gabah dilakukan berdasarkan pertimbangan antisipasi bencana banjir yang kerap terjadi.
"Sebenarnya bisa minta bantuan ke Badan Urusan Logistik (Bulog) dan bisa diambil maksimum sebanyak 100 ton beras, tapi syaratnya harus dalam kondisi Tanggap Darurat Bencana ditandatangani Bupati," terangnya.
Bencana banjir di HSU setiap tahun memberi dampak bagi ribuan penduduk yang harus diantisipasi melalui stok bantuan Cadangan Pangan Pemerintah. (ANTARA/Eddy A/Diskominfo HSU)
Sebelum surat Tanggap Darurat ditandatangani maka terlebih dulu disalurkan bantuan CPP dari Dinas Ketahanan Pangan HSU.
ia menambahkan, pembelian 15 ton gabah di 2023 berdasarkan dana APBD Kabupaten HSU yang ada di SKPD Dinas Ketahanan Pangan.
Entin lebih lanjut menjelaskan, penggunaan CPP menurut Panduan Pengelolaan CPP provinsi, kabupaten/kota dari Kementan 2013 salah satu tujuannya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca-bencana.
Tujuan lainnya agar dapat meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/rawan pangan akibat gejolak harga, meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antarwaktu dan antardaerah.
Ditambahkan, CPP juga bertujuan sebagai instrumen stabilisasi harga pangan, khususnya mengantisipasi goncangan dari pasca-internasional dan meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
"Pada tahun 2022 karena ketersediaan stok yang sangat minim maka kami tidaj menyalurkan CPP untuj penanganan inflasi," pungkasnya.
