DPRD Palangkaraya Kalimantan Tengah (Kalteng) gali berbagai informasi ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalimantan Selatan), Senin.
Dalam pertemuan yang diterima Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas tersebut, pimpinan rombongan wakil rakyat "Kota Cantik" Palangkaraya Dudie B Sidau menyampaikan beberapa hal sebagai bahan studi komparasi.
Beberapa hal yang menjadi pertanyaan wakil rakyat ibukota Provinsi Kalteng tersebut secara garis besar dari Komisi A mengenai pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah diubah dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sedangkan dari Komisi B DPRD Palangkaraya menanyakan pengawasan perkebunan, dan Komisi C menanyakan pengawasan terhadap kegiatan dinas sosial (Dinsos).
"Tujuan kunjungan kami ke DPRD Kalsel salah satu upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palangkaraya. Sebab walaupun memiliki wilayah luas, tapi PAD-nya kecil bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalteng," ujar Dudie.
Pertemuan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel dengan rombongan wakil rakyat dari Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah di Banjarmasin, Senin. (Syamsuddin Hasan)
Menanggapi pertanyaan wakil rakyat Kot Cantik Palangkaraya tersebut, Suripno yang mengaku warga "Jabar" (Jawa - Banjar) mengatakan, hal yang menjadi kendala dengan peraturan baru pengganti IMB yaitu harus menggunakan konsultan.
"Selain tenaga konsultan yang masih relatif terbatas, juga biaya pembayaran jasa konsultan tersebut bagi masyarakat bisa cukup keberatan," ujar anggota DPRD Kalsel dua itu.
Terkait masalah Dinsos, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu, hal tersebut ada kekurang sinkronan dengan instansi lainnya.
Sebagai contoh dalam hal bantuan Kementerian Komunikasi Informatika (Kominfo) Republik Indonesia terhadap perangkat tv digital seperti terjadi di Kota Banjarmasin.
Sedangkan terkait perkebunan di Kalsel, Kepala Subbag AkD dan Persidangan Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Khaidir menerangkan, provinsinya sekarang atau dalam beberapa tahun terakhir arah program keterpaduan perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi.
"Sistem perkebunan dan usaha peternakan terpadu baru beberapa perusahaan perkebunan," ujar mantan staf Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian secara umum tersebut.
Usai pertemuan di "Rumah Banjar" tersebut, rombongan wakil rakyat Kota Cantik Palangkaraya melanjutkan kunjungan ke Pelaihari (65 km tenggara Banjarmasin), ibukota Kabupaten Tanah Laut (Tala) untuk bertemu dengan DPRD setempat.
