Sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengalami kekosongan pejabat kepala sekolah definitif.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi dari 208 SDN di kota ini sebanyak 65 saat ini yang tidak memiliki kepala sekolah yang definitif, yaitu pejabat resmi yang sudah dilantik.
Ia di Banjarmasin, Kamis (15/9), menyatakan kosongnya kepala sekolah di puluhan SDN tersebut karena ditinggal pejabat yang pensiun.
Sementara, kata Nuryadi, pergantian atau pengangkatan kepala sekolah baru harus sesuai ketentuan pemerintah pusat, yakni figur yang memegang sertifikat guru penggerak terhitung sejak 2021.
Sementara guru yang memiliki sertifikat dari program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi dan Ristek (Kemendikbudristek) tersebut minim di Kota Banjarmasin.
"Yang sudah memiliki sertifikat itu sudah diangkat semua," tutur Nuryadi.
Baca juga: Wali Kota Banjarmasin bongkar 124 rumah untuk diperbaiki
Untuk upaya cepat mengisi kekosongan kepala sekolah di puluhan SDN tersebut, pihaknya menyampaikan permohonan agar bisa diseleksi di tingkat Disdik Kota Banjarmasin.
Soanya, jika menunggu seleksi lewat guru penggerak, tentu prosesnya cukup panjang, sebab untuk mengikuti program itu guru harus menjalani pelatihan 6-9 bulan.
"Memang yang bisa mendapat sertifikat guru penggerak itu orang yang berkualitas," tuturnya.
Dari sebanyak 3.000 guru di Kota Banjarmasin, maka statistik guru penggerak pada angkatan 2 sebanyak 44 guru dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA.
Selanjutnya angkatan 5 sebanyak 14 guru, dan calon guru penggerak angkatan 7 sebanyak 70 guru.
"Moga banyak lagi yang mendaftar, " ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Banjarmasin ajak pejabat jadi bapak asuh anak stunting
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi dari 208 SDN di kota ini sebanyak 65 saat ini yang tidak memiliki kepala sekolah yang definitif, yaitu pejabat resmi yang sudah dilantik.
Ia di Banjarmasin, Kamis (15/9), menyatakan kosongnya kepala sekolah di puluhan SDN tersebut karena ditinggal pejabat yang pensiun.
Sementara, kata Nuryadi, pergantian atau pengangkatan kepala sekolah baru harus sesuai ketentuan pemerintah pusat, yakni figur yang memegang sertifikat guru penggerak terhitung sejak 2021.
Sementara guru yang memiliki sertifikat dari program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi dan Ristek (Kemendikbudristek) tersebut minim di Kota Banjarmasin.
"Yang sudah memiliki sertifikat itu sudah diangkat semua," tutur Nuryadi.
Baca juga: Wali Kota Banjarmasin bongkar 124 rumah untuk diperbaiki
Untuk upaya cepat mengisi kekosongan kepala sekolah di puluhan SDN tersebut, pihaknya menyampaikan permohonan agar bisa diseleksi di tingkat Disdik Kota Banjarmasin.
Soanya, jika menunggu seleksi lewat guru penggerak, tentu prosesnya cukup panjang, sebab untuk mengikuti program itu guru harus menjalani pelatihan 6-9 bulan.
"Memang yang bisa mendapat sertifikat guru penggerak itu orang yang berkualitas," tuturnya.
Dari sebanyak 3.000 guru di Kota Banjarmasin, maka statistik guru penggerak pada angkatan 2 sebanyak 44 guru dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA.
Selanjutnya angkatan 5 sebanyak 14 guru, dan calon guru penggerak angkatan 7 sebanyak 70 guru.
"Moga banyak lagi yang mendaftar, " ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Banjarmasin ajak pejabat jadi bapak asuh anak stunting
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022