Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Hasanuddin Murad SH menyarankan, untuk mengatasi masalah bahan bakar minyak (BBM) seperti terjadi belakangan ini di provinsinya, maka berantas mafia minyak dan gas, serta tambah kuota.
"Untuk memberantas mafia minyak dan gas (migas) perlu lebih mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Migas," saran Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur yang juga membidangi energi sumber daya mineral (ESDM) dan perhubungan itu di Banjarmasin, Selasa (13/9/22) sore.
"Kalau satgas ketiadaan dana untuk operasional, kita dari dewan bisa membicarakan dengan pemerintah provinsi setempat," ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kalsel dengan berbagai pihak terkait serta perwakilan pengunjukrasa soal BBM, 13 September 2022.
Menurut mantan anggota DPR RI dari Kalsel tersebut, salah satu faktor yang menimbulkan permasalahan BBM bersubsidi seperti terjadi belakangan ini mungkin karena masih adanya mafia migas, di samping kenaikan harga komoditas tersebut.
"Selain perlunya pemberantasan mafia migas secara tuntas, juga perlu penambahan kuota guna meminimalkan permasalahan BBM," saran politikus senior Partai Golkar yang juga mantan Bupati Barito Kuala (Batola) dua periode itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel III/Batola itu mengaku, dari pengalaman selama ini memang sulit mengusulkan penambahan kuota BBM.
"Kita sudah berulang kali ke Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas meminta tambahan kuota BBM, tapi kurang mendapat tanggapan," ungkap laki-laki kelahiran Marabahan, ibukota Batola 1957 yang akrab dengan sapaan Hasan itu.
Kecuali itu, sarannya, keterlibatan anggota DPR RI asal Dapil Kalsel terutama yang duduk di Komisi VII, karena bermitra dengan BPH Migas tentunya lebih mudah membicarakan atau melakukan pendekatan.
"Kan kita ada 11 orang yang menjadi anggota DPR RI. Mereka itu kita harap berperan lebih aktif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalsel," demikian Hasan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Untuk memberantas mafia minyak dan gas (migas) perlu lebih mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Migas," saran Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur yang juga membidangi energi sumber daya mineral (ESDM) dan perhubungan itu di Banjarmasin, Selasa (13/9/22) sore.
"Kalau satgas ketiadaan dana untuk operasional, kita dari dewan bisa membicarakan dengan pemerintah provinsi setempat," ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kalsel dengan berbagai pihak terkait serta perwakilan pengunjukrasa soal BBM, 13 September 2022.
Menurut mantan anggota DPR RI dari Kalsel tersebut, salah satu faktor yang menimbulkan permasalahan BBM bersubsidi seperti terjadi belakangan ini mungkin karena masih adanya mafia migas, di samping kenaikan harga komoditas tersebut.
"Selain perlunya pemberantasan mafia migas secara tuntas, juga perlu penambahan kuota guna meminimalkan permasalahan BBM," saran politikus senior Partai Golkar yang juga mantan Bupati Barito Kuala (Batola) dua periode itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel III/Batola itu mengaku, dari pengalaman selama ini memang sulit mengusulkan penambahan kuota BBM.
"Kita sudah berulang kali ke Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas meminta tambahan kuota BBM, tapi kurang mendapat tanggapan," ungkap laki-laki kelahiran Marabahan, ibukota Batola 1957 yang akrab dengan sapaan Hasan itu.
Kecuali itu, sarannya, keterlibatan anggota DPR RI asal Dapil Kalsel terutama yang duduk di Komisi VII, karena bermitra dengan BPH Migas tentunya lebih mudah membicarakan atau melakukan pendekatan.
"Kan kita ada 11 orang yang menjadi anggota DPR RI. Mereka itu kita harap berperan lebih aktif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalsel," demikian Hasan.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022