Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Anggota legislator Kota Banjarmasin Aliansyah mengatakan, sekolah jangan sampai ngotot untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kompoter (UNBK).
"Kalau memang sekolah belum siap melaksanakan UNBK, jangan dipaksakan," ujar politisi PKS itu, Minggu.
Dia menyatakan, komisinya telah melakukan kunjungan dibeberapa sekolah yang berencana melaksanakan UNBK pada tahun ini, salah satunya di SMAN 2 Banjarmasin, dan sarananya belum begitu memadai dengan jumlah siswa yang akan mengikuti ujian akhir ini.
"Kita tidak berharap, ada sampai memberatkan orangtua siswa nantinya kalau harus dipaksakan melaksanakan UNBK ini, yakni, adanya iuran atau apalah istilahnya demi mencukupi sarana kompoter yang kurang," tutur anggota komisi IV ini.
Kalau memang tidak siap, tegas dia, lebih baik sekolah mundur saja dari pada akan menuai masalah karena memaksakan UNBK di saat kesiapan peralatan tidak mencukupi dengan benar.
"Lebih baik cara manual saja, pakai pensil dan kertas, tidak mengapa untuk sementara demikian sebagaimana sebelum-sebelumnya," ujarnya.
Karena, ucap Aliansyah, ada dalam Permendikbud tahun 2006 yang menyebutkan dilarang sekolah menggunakan peralatan siswa dalam pelaksanaan UN ini, sehingga perlu ketelitian benar dalam menjalankannya.
"Apalagi sampai melakukan pungutan atau menerapkan sistem sumbangan di sekolah hanya untuk bisa melaksanakan UNBK ini, sangat keliru jadinya," paparnya.
Dia pun menyatakan, bagi sekolah yang bersiap untuk melaksanakan UNBK ini namun diakui belum siap segala beralatannya, bisa mengajukan programnya tersebut di APBD tahun akan datang atau mengusulkannya di APBD perubahan ini.
"Kita di dewan akan sangat mendukung bagi kemajuan lembaga pendidikan ini," ucapnya.
Sebab, bagi dia, perlaksanaan UNBK ini sangat bagus dilaksanakan semua sekolah, tentunya akan menambah pengetahuan dan wawasan siswa dalam bidang teknologi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Kalau memang sekolah belum siap melaksanakan UNBK, jangan dipaksakan," ujar politisi PKS itu, Minggu.
Dia menyatakan, komisinya telah melakukan kunjungan dibeberapa sekolah yang berencana melaksanakan UNBK pada tahun ini, salah satunya di SMAN 2 Banjarmasin, dan sarananya belum begitu memadai dengan jumlah siswa yang akan mengikuti ujian akhir ini.
"Kita tidak berharap, ada sampai memberatkan orangtua siswa nantinya kalau harus dipaksakan melaksanakan UNBK ini, yakni, adanya iuran atau apalah istilahnya demi mencukupi sarana kompoter yang kurang," tutur anggota komisi IV ini.
Kalau memang tidak siap, tegas dia, lebih baik sekolah mundur saja dari pada akan menuai masalah karena memaksakan UNBK di saat kesiapan peralatan tidak mencukupi dengan benar.
"Lebih baik cara manual saja, pakai pensil dan kertas, tidak mengapa untuk sementara demikian sebagaimana sebelum-sebelumnya," ujarnya.
Karena, ucap Aliansyah, ada dalam Permendikbud tahun 2006 yang menyebutkan dilarang sekolah menggunakan peralatan siswa dalam pelaksanaan UN ini, sehingga perlu ketelitian benar dalam menjalankannya.
"Apalagi sampai melakukan pungutan atau menerapkan sistem sumbangan di sekolah hanya untuk bisa melaksanakan UNBK ini, sangat keliru jadinya," paparnya.
Dia pun menyatakan, bagi sekolah yang bersiap untuk melaksanakan UNBK ini namun diakui belum siap segala beralatannya, bisa mengajukan programnya tersebut di APBD tahun akan datang atau mengusulkannya di APBD perubahan ini.
"Kita di dewan akan sangat mendukung bagi kemajuan lembaga pendidikan ini," ucapnya.
Sebab, bagi dia, perlaksanaan UNBK ini sangat bagus dilaksanakan semua sekolah, tentunya akan menambah pengetahuan dan wawasan siswa dalam bidang teknologi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016