DPRD Kalsel Pelajari Manajemen Jembatan Suramadu

"Kita perlu belajar banyak tentang manajemen atau sistem pengelolaan Jembatan Surabaya - Madura (Suramadu)," ujar Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Bardiansyah di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Surabaya, Senin.

Tujuan studi komparasi atau mempelajari manajemen/pengelolaan Jembatan Suramadu itu erat kaitannya dengan rencana pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kabupaten Kotabaru, Kalsel.

"Untuk studi komparasi tersebut, Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan bersama beberapa dinas/instansi terkait provinsi setempat akan menemui Badan Pengelola Wilayah Suramadu," tutur politisi senior Partai Golkar bergelar doktor itu.

Pasalnya, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kalsel itu, kemungkinan untuk biaya pemeliharaan atau perawatan Jembatan Selat Pulau Laut yang akan dibangun, nanti mencontoh Jembatan Suramadu.

Oleh sebab itu, sebelum terlambat perlu perencanaan yang lebih matang terlebih dahulu terhadap keberadaan jembatan yang akan menghubungkan daratan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut (ibu kota Kabupaten Kotabaru).

"Dengan perencanaan yang matang, sehingga pada saatnya Jembatan Selat Pulau Laut terealisasi, tidak akan menjadi masalah lagi untuk pemeliharaan/perawatannya nanti," demikian Bardiansyah.

Pembangunan jembatan yang ujung sebelah timur masuk wilayah Kotabaru dan di bagian barat adalah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu rancang bentang sekitar enam kilometer akan menelan biaya lebih dari Rp3 triliun.

Rencana pembiayaan pembangunan yang nantinya terpanjang di Kalsel itu dengan sistem sharing, yaitu dari pemerintah provinsi (Pemprov) sebesar Rp500 miliar, pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar.

Sedangkan selebihnya untuk pembiayaan pembangunan jembatan yang sejak lama menjadi dambaan warga "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru atau Kalsel pada umumnya itu dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).