Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Achmad Fikry, menyampaikan pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa diharapkan memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengatakan, kendati jabatan kades hanya kosong selama beberapa bulan, namun secara aturan harus tetap diisi oleh pj kades.
Baca juga: 60 kades dan ketua PKK desa purna tugas awal April 2022 di HSS
"Masa bakti 66 pj kades ini, hanya sampai pelantikan Kades terpilih yang rencananya pelantikan kades akan dilakukan pertengahan Juni," katanya, saat memberikan arahan dalam penyerahan SK pj kades se-HSS, yang dilaksanakan di pendopo bupati, Senin (04/04).
Dijelaskan dia, tugas yang harus dilakukan oleh pj kades dalam waktu sekitar tiga bulan ini adalah menjaga kelancaran tugas-tugas pemerintahan desa, terselenggaranya pemilihan kades dengan lancar serta melaksanakan tugas-tugas yang disampaikan camat.
Ia juga menerangkan, pemerintah mengatur bahwa pj berasal dari PNS, hal ini bertujuan posisi pj dipegang oleh orang yang paham, minimal mengerti pemerintahan.
Baca juga: 129 desa di HSS akan laksanakan pilkades serentak
"Kita ingin para pj kades bisa membagi waktu agar tugas di kantornya masing-masing, dapat terus berjalan dan tugas sebagai pj juga berjalan, jangan sampai tidak ada di kedua tempat," katanya.
Ia juga berpesan agar para pj dapat menjaga netralitas tanpa memihak calon kades mana pun, sehingga menghindari terjadinya kecemburuan antar calon Kades.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ia mengatakan, kendati jabatan kades hanya kosong selama beberapa bulan, namun secara aturan harus tetap diisi oleh pj kades.
Baca juga: 60 kades dan ketua PKK desa purna tugas awal April 2022 di HSS
"Masa bakti 66 pj kades ini, hanya sampai pelantikan Kades terpilih yang rencananya pelantikan kades akan dilakukan pertengahan Juni," katanya, saat memberikan arahan dalam penyerahan SK pj kades se-HSS, yang dilaksanakan di pendopo bupati, Senin (04/04).
Dijelaskan dia, tugas yang harus dilakukan oleh pj kades dalam waktu sekitar tiga bulan ini adalah menjaga kelancaran tugas-tugas pemerintahan desa, terselenggaranya pemilihan kades dengan lancar serta melaksanakan tugas-tugas yang disampaikan camat.
Ia juga menerangkan, pemerintah mengatur bahwa pj berasal dari PNS, hal ini bertujuan posisi pj dipegang oleh orang yang paham, minimal mengerti pemerintahan.
Baca juga: 129 desa di HSS akan laksanakan pilkades serentak
"Kita ingin para pj kades bisa membagi waktu agar tugas di kantornya masing-masing, dapat terus berjalan dan tugas sebagai pj juga berjalan, jangan sampai tidak ada di kedua tempat," katanya.
Ia juga berpesan agar para pj dapat menjaga netralitas tanpa memihak calon kades mana pun, sehingga menghindari terjadinya kecemburuan antar calon Kades.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022