Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Hamsyuri menyarankan, pemerintah provinsi setempat atau pihak terkait agar mempertimbangkan secara seksama kalau mau mendatangkan beras impor.
Saran wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjawab anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmaisin, Kamis, berkaitan rencana pemerintah Indonesia mengimpor beras dari Vietnam.
"Rencana pemerintah kita mengimpor beras dari Vetnam itu mungkin ada pertimbangan tertentu. Tapi kalau untuk Kalsel saya kita perlu mendatangkan beras luar negeri," ujar pensiunan
pegawai negeri sipil (pns) yang bergelar sarjana hukum tersebut.
Pasalnya, lanjut mantan Camat Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru, Kalsel tersebut, apa artinya surplus padi/beras bagi provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini.
Selain itu, bagaimana perlindungan atau proteksi terhadap petani yang merupakan mayoritas dari penduduk Kalsel. "Kan petani kita bisa jadi terpukul bila Kalsel juga mendatangkan beras impor," tutur wakil rakyat yang suka memancing ikan tersebut.
Menurut dia, tingkat kesejahteraan petani Kalsel saat ini belum menggembirakan, bila dilihat dari nilai tukar petani (NTP).
"Terlebih bagi petani penggarap atau petani gurem tingkat kesejahteraan mereka masih jauh dari kategori sejahtera," lanjutnya.
Oleh sebab itu, yang terpenting bagi program pemerintah bagaiama cara menyejahterakan petani, bukan berpikir untuk impor sebagai cadangan beras nasional atau daerah, demikian Hamsyuri.
Pendapat senada dari anggota Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel H Bambang Priyono ST seraya berharap, agar pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi.
Selain itu, menyediakan benih unggul yang tahan penyakit dan bisa segera panen, sehingga produksi padi bukan cuma sekedar surplus, tapi lebih meningkat lagi, lanjut wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
"Oleh karena itu, keinginan Presiden Joko Widodo agar Indonesia memiliki kedaulatan pangan harus kita sambut positif dan ditindaklanjuti, seperti pembangunan bendungan/irigasi pertanian," demikian Bambang.
Data Badan Pusat Statistik Kalsel menunjukkan, NTP di provinsi tersebut pada Oktober 2015 tercatat 99,77 atau turun 0,28 persen bila dibandingkan dengan September 2019.
Turunnya NTP tersebut karena indeks harga yang diterima petani (it) mengalami kenaikan yang lebih kecil dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (ib).
"It mengalami kenaikan 0,13 persen, sedangkan ib mengalami kenaikan 0,41 persen," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik Kalsel Dyan Pramono Effendy.
Sementara keterangan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel, target produksi di provinsi tersebut pada musim panen/musim tanam 2015 sebanyak 2,9 juta ton gabah kering giling.
Namun perkiraan target produksi padi 2015 tak tercapai karena pengaruh musim kemarau panjang, tapi tidak akan mengalami kekurangan atau masih tetap surplus.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Saran wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjawab anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmaisin, Kamis, berkaitan rencana pemerintah Indonesia mengimpor beras dari Vietnam.
"Rencana pemerintah kita mengimpor beras dari Vetnam itu mungkin ada pertimbangan tertentu. Tapi kalau untuk Kalsel saya kita perlu mendatangkan beras luar negeri," ujar pensiunan
pegawai negeri sipil (pns) yang bergelar sarjana hukum tersebut.
Pasalnya, lanjut mantan Camat Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru, Kalsel tersebut, apa artinya surplus padi/beras bagi provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini.
Selain itu, bagaimana perlindungan atau proteksi terhadap petani yang merupakan mayoritas dari penduduk Kalsel. "Kan petani kita bisa jadi terpukul bila Kalsel juga mendatangkan beras impor," tutur wakil rakyat yang suka memancing ikan tersebut.
Menurut dia, tingkat kesejahteraan petani Kalsel saat ini belum menggembirakan, bila dilihat dari nilai tukar petani (NTP).
"Terlebih bagi petani penggarap atau petani gurem tingkat kesejahteraan mereka masih jauh dari kategori sejahtera," lanjutnya.
Oleh sebab itu, yang terpenting bagi program pemerintah bagaiama cara menyejahterakan petani, bukan berpikir untuk impor sebagai cadangan beras nasional atau daerah, demikian Hamsyuri.
Pendapat senada dari anggota Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel H Bambang Priyono ST seraya berharap, agar pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi.
Selain itu, menyediakan benih unggul yang tahan penyakit dan bisa segera panen, sehingga produksi padi bukan cuma sekedar surplus, tapi lebih meningkat lagi, lanjut wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
"Oleh karena itu, keinginan Presiden Joko Widodo agar Indonesia memiliki kedaulatan pangan harus kita sambut positif dan ditindaklanjuti, seperti pembangunan bendungan/irigasi pertanian," demikian Bambang.
Data Badan Pusat Statistik Kalsel menunjukkan, NTP di provinsi tersebut pada Oktober 2015 tercatat 99,77 atau turun 0,28 persen bila dibandingkan dengan September 2019.
Turunnya NTP tersebut karena indeks harga yang diterima petani (it) mengalami kenaikan yang lebih kecil dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (ib).
"It mengalami kenaikan 0,13 persen, sedangkan ib mengalami kenaikan 0,41 persen," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik Kalsel Dyan Pramono Effendy.
Sementara keterangan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel, target produksi di provinsi tersebut pada musim panen/musim tanam 2015 sebanyak 2,9 juta ton gabah kering giling.
Namun perkiraan target produksi padi 2015 tak tercapai karena pengaruh musim kemarau panjang, tapi tidak akan mengalami kekurangan atau masih tetap surplus.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015