Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Mukri menegaskan penegakan hukum harus tetap mempertimbangkan kondusifitas daerah agar situasi aman, kondusif, dan terjaga.
"Penegakan hukum pastinya berjalan terus tapi situasi dan kondisi harus tetap kondusif," kata dia di Banjarmasin, Senin.
Menurut dia, paling penting dari tujuan penegakan hukum yaitu adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai parameternya yang bisa dipedomani para jaksa di jajarannya.
Mukri berharap agar masyarakat bisa memanfaatkan berbagai pelayanan atau konsultasi hukum di Kejaksaan seperti instrumen Penerangan Hukum dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
"Jadi tidak usah sungkan kita punya jaksa pengacara negara yang siap memberikan pengawalan bagi pemda, BUMN, BUMD, dan sebagainya dalam rangka pembangunan strategis nasional dan daerah," jelasnya.
Sebagai pejabat baru, pria yang sebelumnya Inspektur IV Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung itu mengaku melihat dulu sejauh mana problematika di daerah untuk mengambil langkah-langkah ke depan.
Termasuk, katanya, terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi tetap menjadi prioritas agar praktik-praktik terlarang yang merugikan keuangan negara dapat diminimalisir dan ditekan.
"Soal korupsi tidak perlu banyak bicara yang penting bekerja. Saya mohon dukungan teman-teman wartawan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Penegakan hukum pastinya berjalan terus tapi situasi dan kondisi harus tetap kondusif," kata dia di Banjarmasin, Senin.
Menurut dia, paling penting dari tujuan penegakan hukum yaitu adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai parameternya yang bisa dipedomani para jaksa di jajarannya.
Mukri berharap agar masyarakat bisa memanfaatkan berbagai pelayanan atau konsultasi hukum di Kejaksaan seperti instrumen Penerangan Hukum dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
"Jadi tidak usah sungkan kita punya jaksa pengacara negara yang siap memberikan pengawalan bagi pemda, BUMN, BUMD, dan sebagainya dalam rangka pembangunan strategis nasional dan daerah," jelasnya.
Sebagai pejabat baru, pria yang sebelumnya Inspektur IV Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung itu mengaku melihat dulu sejauh mana problematika di daerah untuk mengambil langkah-langkah ke depan.
Termasuk, katanya, terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi tetap menjadi prioritas agar praktik-praktik terlarang yang merugikan keuangan negara dapat diminimalisir dan ditekan.
"Soal korupsi tidak perlu banyak bicara yang penting bekerja. Saya mohon dukungan teman-teman wartawan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022