Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berpendapat, Koperasi Unit Desa (KUD) di provinsinya mungkin perlu tumbuhkembangkan kembali guna mengatasi permasalah petani setempat.
Anggota Komisi II yang juga membidangi pertanian secara umum itu, Fahrani SPdI, MSi mengemukakan pendapat tersebut melalui WA-nya, Sabtu (5/3/22) malam berkaitan permasalahan petani seperti persoalan pupuk bersubsidi.
"Mungkin KUD dapat membantu menyelesaikan masalah pupuk bersubsidi seperti terjadi pada petani Kabupaten Barito Kuala (Batola) baru-baru ini," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut.
"Mungkin banyak petani yang troma dengan sikap ulah di antara Ketua KUD yang jadi goyonan Ketua Untung Duluan (KUD)," lanjut wakil rakyat yang juga warga tani Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar itu.
Menurut dia, semestinya kalau suatu lumbung padi banyak tikus, bukan membakar tempat menyimpan komoditas itu guna menghilangkan mangsa yang suka menggerogoti tersebut.
"Tapi bagaimana cara semaksimal mungkin membasmi tikus-tikus tersebut agar tidak lagi mengganggu lumbung padi yang menjadi kebutuhan bersama," ujarnya seraya mengutip ceritera orang-orang/petani Kalsel tempo dulu bagaimana peran KUD membantu menyejahterakan warga tani.
"Namun dalam perkembangannya terjadi penyimpangan atau ulah oknum yang tidak bertanggungjawab menjadikan Ketua Untung Duluan. Hal tersebut jangan sampai terulang, tapi betul-betul menjadikan koperasi sebagai 'Soko Guru' perekonomian kita," lanjutnya.
Sebagai catatan, permasalahan petani bukan cuma pupuk bersubsidi, tapi juga penyediaan benih unggul, pengendalian hama dan penyakit tanaman hingga penanganan pascapanen dan lain-lain yang kesemua itu dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
"Dengan kehadiran atau peran KUD melalui kelompok tani (Poktan) kemungkinan warga tani bisa terbantu dalam mengatasi permasalah mereka," demikian Fahrani.
Pada kesempatan terpisah, anggota DPRD Kalsel Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH mengungkapkan, dari hasil resesnya pada 16 titik di daerah pertanian pasang surat Batola, cuma dua di antaranya yang tidak mengeluhkan/mempermasalahkan pupuk bersubsidi.
"Pada saat mereka membutuhkan, pupuk bersubsidi langka, sementara non subsidi harganya cukup mahal dan dikhawatirkan tak seimbang dengan hasil produksi," kutip wakil rakyat asal Dapil Kalsel III/Batola tersebut.
"Kita akan cari tahu mengapa permasalahan pupuk bersubsidi di Batola itu terjadi. Kita berharap dapat menemukan akar permasalahan sehingga bisa menyelesaikan secara tuntas," demikian Karlie Hanafi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Anggota Komisi II yang juga membidangi pertanian secara umum itu, Fahrani SPdI, MSi mengemukakan pendapat tersebut melalui WA-nya, Sabtu (5/3/22) malam berkaitan permasalahan petani seperti persoalan pupuk bersubsidi.
"Mungkin KUD dapat membantu menyelesaikan masalah pupuk bersubsidi seperti terjadi pada petani Kabupaten Barito Kuala (Batola) baru-baru ini," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut.
"Mungkin banyak petani yang troma dengan sikap ulah di antara Ketua KUD yang jadi goyonan Ketua Untung Duluan (KUD)," lanjut wakil rakyat yang juga warga tani Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar itu.
Menurut dia, semestinya kalau suatu lumbung padi banyak tikus, bukan membakar tempat menyimpan komoditas itu guna menghilangkan mangsa yang suka menggerogoti tersebut.
"Tapi bagaimana cara semaksimal mungkin membasmi tikus-tikus tersebut agar tidak lagi mengganggu lumbung padi yang menjadi kebutuhan bersama," ujarnya seraya mengutip ceritera orang-orang/petani Kalsel tempo dulu bagaimana peran KUD membantu menyejahterakan warga tani.
"Namun dalam perkembangannya terjadi penyimpangan atau ulah oknum yang tidak bertanggungjawab menjadikan Ketua Untung Duluan. Hal tersebut jangan sampai terulang, tapi betul-betul menjadikan koperasi sebagai 'Soko Guru' perekonomian kita," lanjutnya.
Sebagai catatan, permasalahan petani bukan cuma pupuk bersubsidi, tapi juga penyediaan benih unggul, pengendalian hama dan penyakit tanaman hingga penanganan pascapanen dan lain-lain yang kesemua itu dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
"Dengan kehadiran atau peran KUD melalui kelompok tani (Poktan) kemungkinan warga tani bisa terbantu dalam mengatasi permasalah mereka," demikian Fahrani.
Pada kesempatan terpisah, anggota DPRD Kalsel Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH mengungkapkan, dari hasil resesnya pada 16 titik di daerah pertanian pasang surat Batola, cuma dua di antaranya yang tidak mengeluhkan/mempermasalahkan pupuk bersubsidi.
"Pada saat mereka membutuhkan, pupuk bersubsidi langka, sementara non subsidi harganya cukup mahal dan dikhawatirkan tak seimbang dengan hasil produksi," kutip wakil rakyat asal Dapil Kalsel III/Batola tersebut.
"Kita akan cari tahu mengapa permasalahan pupuk bersubsidi di Batola itu terjadi. Kita berharap dapat menemukan akar permasalahan sehingga bisa menyelesaikan secara tuntas," demikian Karlie Hanafi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022