Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi menyarankan, digitalisasi pendidikan harus berbarengan pembangunan "Community Center" atau pusat belajar komunitas.
"Pada prinsipnya kita memaklumi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia memprogramkan digitalisasi pendidikan," ujar mantan anggota DPRD Kabupaten Tabalong, Kalsel itu melalui WA-nya, Ahad (19/12) siang.
"Namu digitalisasi pendidikan harus dibarengi dengan pembangunan Community Center (CC)," tegas Firman Yusi yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjawab Antara Kalsel seusai kunjugan Komisi IV ke Kemendikbud di Jakarta beberapa hari lalu.
Kunjungan kerja (Kunker) Komisi IV yang dipimpin Ketuanya HM Lutfi Saifuddin SSos dari Gerindra itu ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Nasional (PUSDATIN) Kemendikbud, Jum'at (17/12).
"Tuntutan untuk segera mengembangkan digitalisasi pendidikan datang bersamaan dengan pandemi COVID-19-19, sehingga wajar jika masih ada kelmahan di sana-sini," paparnya.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut, salah satu faktor penting yang masih keteteran adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) terkait.
Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pendidikan saat berkunjung ke PUSDATIN Kemendikbud di Jakarta, Jumat 17 Desember lalu. (Istimewa)
"Tidak hanya SDM operatornya, dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan, tapi juga user-nya dalam hal ini siswa dan orang tua siswa masih keteteran pula," ujarnya.
"Hampir semua lini SDM ini masih belum optimal dipersiapkan mendukung digitalisasi pendidikan," lanjutnya.
Oleh karenanya, mantan pegiat sosial bidang pendidikan di "Bumi Saraba Kawa" Tabalong itu menyampaikan ke PUSDATIN, jika PUSDATIN bersama pemerintah daerah dapat mendorong lahirnya pusat belajar komunitas tempat guru dan tenaga kependidikan, bahkan siswa dan orang tua dapat belajar lebih dalam memahami penggunaan teknologi tersebut.
"Pasalnya kalau hanya guru dan tenaga kependidikan bersama siswa yang memahami, tapi tidak disertai pemahaman yang sama dari orang tua siswa, maka digitalisasi pendidikan tidak akan optimum penggunaannya," ujar aktivis yang masih menjabat di Perkumpulan Pusaka, Lembaga yang didirikannya tahun 2010 yang bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan dan lingkungan hidup itu.
PUSDATIN dan Pemerintah Daerah, masih menurut Firman, dapat memanfaatkan jejaring organisasi yang bergiat di pengembangan literasi untuk bekerja sama mengembangkan community center.
"Kementerian Pendidikan memiliki mitra di bidang itu, ada ratusan lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia Perkumpulan Pusaka adalah salah satunya," tambah laki-laki kelahiran "Kota Minyak" Tanjung (237 kilometer utara Banjarmasin), ibukota Tabalong Tahun 1974 tersebut.
Foto bersama rombongan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pendidikan saat berkunjung ke PUSDATIN Kemendikbud di Jakarta, Jumat 17 Desember lalu. (Istimewa)
Selain itu, catatan penting lainnya menurut alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru tersebut, juga menyangkut perkembangan media sosial yang kian pesat.
"Masyarakat diserbu berbagai konten, dan tidak sedikit konten-konten berisi informasi negatif. Saya sepakat dengan PUSDATIN untuk memerangi konten negatif, kita harus menghujani dunia maya dengan konten positif," lanjutnya.
"Community Center juga bisa dimanfaatkan untuk menggalang komitmen anak muda serta melatih anak-anak muda untuk memproduksi konten positif," demikian Firman Yusi.
Komisi IV yang juga membidangi pendidikan itu ke Kemendikbud di Jakarta dalam rangkaian Kunker ke luar daerah yang dijadwalkan, 16 - 18 Desember 2021.
