Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel pada November 2021 ini sudah tiga kali kebanjiran, bulan tersebut menjadi kenangan kelabu bagi warga Barabai dan sekitarnya yang tinggal di bantaran sungai.
 
Belum tuntas warga membersihkan sisa banjir pertama yang terjadi pada Senin (15/11), luapan sungai kembali menggenangi sudut-sudut Kota bermaskot Burung Anggang itu pada Jum'at (19/11) sampai dua hari.
 
Selanjutnya, hujan yang begitu deras baik di daerah pegunungan maupun Kota Barabai pada Jumat (26/11), banjir kembali terjadi, walau kenaikan air tak setinggi banjir pertama yang membuat beberapa ruas jalan dan jembatan rusak serta banyak warga yang mengungsi, namun tetap saja pelayan publik maupun pertokoan terpaksa tutup.
 
Salah seorang pedagang buah di Pasar Barabai Udin mengaku terpaksa berjualan di pinggir jalan A Yani, karena di pasar Keramat turut terendam.
 
Akibat transaksi jual beli dilakukan di jalan A Yani, membuat kemacetan mobil maupun motor yang begitu panjang dan petugas dari Dinas LH dan Perhubungan pun disiagakan.
 
Anggota DPRD HST Yajid Fahmi pada Sabtu (27/11) di Barabai menilai, upaya pemkab HST dalam pemulihan pasca banjir belum maksimal dan Ia mendesak agar pemerintah lebih giat dan lebih serius lagi menyelesaikan masalah pasca banjir. "Jangan sampai masyarakat ber asumsi terjadi pembiaran atau pemerintah tidak peduli," tigasnya.
 
Menurutnya, APBD 2022 menjadi keharusan untuk lebih serius menangani banjir, termasuk fokus mengatasi permasalahan pencegahan dari hulu sampai hilirnya.
 
"Tahun ini khususnya bulan November ini, hujan 2 sampai 3 jam saja kota Barabai sudah kebanjiran. Berarti ada yang salah terhadap tata kelola pengairan," tukasnya.
 
Ia mengingatkan pentingnya untuk menormalisasi sungai-sungai yang ada di wilayah HST agar masyarakat jangan sampai selalu dihantui dengan persoalan banjir.
 
"Petani juga was-was untuk menggarap lahan, pedagang dapat dikatakan masih trauma saat banjir Januari lalu di mana banyaknya kerugian yang diterima mereka, untuk itu penting hadirnya pemerintah untuk berupaya menghilangkan rasa trauma itu," kata Yajid.
 
Ditambahkannya, selain normalisasi sungai penting juga mitigasi bencana, mulai dari bagian hulu agar jika hujan deras melanda pemerintah paling tidak punya gambaran seberapa ketinggian air akan naik secara terukur.
 
"Selama ini justru banyak bergantung pada pihak swasta atau relawan. Alangkah baiknya pemerintah yang membentuk pemuda-pemuda relawan banjir dan membangun desa-desa siaga banjir di wilayah bantaran sungai," ujarnya.
 
Diungkapkannya, jauh lebih penting lagi ada penanganan serius akan kerusakan lingkungan dan bukaan lahan yang tak terkendali akibat ilegal loging.
 
"Hal ini penting serta perlu keseriusan, karena berkaitan dengan tindakan hukum, kami meminta agar Pemkab berkoordinasi dengn Polhut serta aparat penegakan hukum lainnya supaya pemerintah jangan sampai terkesan tidak berdaya dengan praktek perusakan hutan.
 
Padahal, kalau tidak ditangani secara serius akan menjadi ancaman besar bagi kerusakan alam dan berdampak pada kerugian masyarakat termasuk anggaran pemerintah dengan pemulihan pasca banjir," kata Ia.
 
"Jika pelaku ilegal loging tidak ada yang berani menindak dan pembukaan lahan di daerah atas semakin masif, maka sebanyak apapun anggaran untuk pembangunan di sektor hilir akan sia-sia jika sektor hulunya tidak dibenahi dan kota Barabai setiap tahun akan semakin tenggelam," tuntasnya.

Baca juga: Beberapa kawasan Barabai HST Kalsel kembali terendam
Baca juga: Anggota DPRD HST harapkan realisasi "Pokir" maksimal
Baca juga: Pengendara CBR di HST ditangkap karena kepemilikan sabu

Pewarta: M. Taupik Rahman

Editor : Ulul Maskuriah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021