Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan Profesor Udiansyah memnita agar seluruh perguruan tinggi swasta (PTS) di bawah binaannya untuk memperhatikan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas
Hal itu disampaikan Prof Udiansyah saat membuka sosialisasi standar dan pendayagunaan sarana prasarana perguruan tinggi secara virtual, Selasa (23/11/2021) yang diikuti oleh perwakilan seluruh PTS se Kalimantan.
Menurut Prof Udiansyah, sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, dan masuk dalam sembilan kriteria penilaian akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT).
Pada proses penyiapan sarana prasarana tersebut, perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa maupun dosen disabilitas juga sangat penting dan bisa mempengaruhi penilaian asesor dalam peneterapan akreditasi.
Hal itu berdasarkan pengalaman Prof Udiansyah, saat dirinya mau mengajukan akreditasi di prodi tempat dia mengabdi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, untuk bisa mendapatkan akreditasi A.
Saat itu, Prof Udiansyah bersama tim, membenahi berbagai infrastruktur dengan memperhatiakan kepentingan disabilitas, seperti jalan menuju WC, jalan menuju kelas, harus ada jalan yang bisa digunakan untuk kursi roda, lift bunyi, ada petunjuk dengan huruf brailer dan lainnya.
"Ternyata berbagai sarana ramah disabilitas tersebut,membuat tim penilai merasa sangat puas dan akhirnya pihaknya mendapatkan akredita A," katanya.
Selain sarana prasarana yang memadai, kata dia, upaya digitalisasi pelayanan di kampus sangat penting, sehingga kampus akan lebih mudah untuk mengikuti berbagai perubahan yang berkembang dan lebih mudah menyelesaikan barbagai persoalan yang terjadi.
Menurut Prof Udiansyah, akibat ketertinggalan dibidang IT, saat ini UKT Kalsel masih tersisa 3.300 lebih, padahal banyak mahasiswa yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan keringan UKT ini.
Tekhnologi, juga terbukti mampu mengatasi persoalan saaat COVID-19 terjadi dalam dua tahun terakhir, antara lain perkulihan dengan sistem daring.
Pada sosialisai tersebut LLDIKTI XI mengundang nara sumber dari Kemenidikbudristek Nafiron.
Nafiron mengungkapkan, pengelolaan sarana prasarana kampus memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaannya
Menurut dia, sebagian besar invesatasi di kampus, baik negeri maupun swasta adalah para infrstruktur, sehingga investasi yang besar, perlu pengelolaan yang baik.
Seluruh pihak terkait, harus memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan yang utuh dan detail dalam upaya pemutakhiran sarana dan prasarana, sementara dana sangat terbatas.
Dia mencontohkan, keterbatasan dana tersebut, seperti yang terjadi pada PTN. Di Indonesia terdapat 122 PTN, terdiri dari universitas, perguruan tinggi, politeknik dan lainnya.
Ketika direktorat sarpras tersebentuk, 122 PTN tersebut mengajukan dana pengembangan infrastuktur kampus hingga Rp23 triliun sementara dana yang tersedia hanya Rp27 miliar.
"Dapat dibayangkan, bagaimana kami harus membagi," katanya.
Lalu bagaimana solusinya, perlu prioritas dan strategi pendanaan yang tepat, yang direncanakan bersama oleh seluruh pihak terkait, seperti resources sharing manajemen yang efektif dan memberdayakan aset lebih produktif.
Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan berbagai materi lainnya, tentang standar sarpras dan berbagai ketentuan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Hal itu disampaikan Prof Udiansyah saat membuka sosialisasi standar dan pendayagunaan sarana prasarana perguruan tinggi secara virtual, Selasa (23/11/2021) yang diikuti oleh perwakilan seluruh PTS se Kalimantan.
Menurut Prof Udiansyah, sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, dan masuk dalam sembilan kriteria penilaian akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT).
Pada proses penyiapan sarana prasarana tersebut, perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa maupun dosen disabilitas juga sangat penting dan bisa mempengaruhi penilaian asesor dalam peneterapan akreditasi.
Hal itu berdasarkan pengalaman Prof Udiansyah, saat dirinya mau mengajukan akreditasi di prodi tempat dia mengabdi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, untuk bisa mendapatkan akreditasi A.
Saat itu, Prof Udiansyah bersama tim, membenahi berbagai infrastruktur dengan memperhatiakan kepentingan disabilitas, seperti jalan menuju WC, jalan menuju kelas, harus ada jalan yang bisa digunakan untuk kursi roda, lift bunyi, ada petunjuk dengan huruf brailer dan lainnya.
"Ternyata berbagai sarana ramah disabilitas tersebut,membuat tim penilai merasa sangat puas dan akhirnya pihaknya mendapatkan akredita A," katanya.
Selain sarana prasarana yang memadai, kata dia, upaya digitalisasi pelayanan di kampus sangat penting, sehingga kampus akan lebih mudah untuk mengikuti berbagai perubahan yang berkembang dan lebih mudah menyelesaikan barbagai persoalan yang terjadi.
Menurut Prof Udiansyah, akibat ketertinggalan dibidang IT, saat ini UKT Kalsel masih tersisa 3.300 lebih, padahal banyak mahasiswa yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan keringan UKT ini.
Tekhnologi, juga terbukti mampu mengatasi persoalan saaat COVID-19 terjadi dalam dua tahun terakhir, antara lain perkulihan dengan sistem daring.
Pada sosialisai tersebut LLDIKTI XI mengundang nara sumber dari Kemenidikbudristek Nafiron.
Nafiron mengungkapkan, pengelolaan sarana prasarana kampus memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaannya
Menurut dia, sebagian besar invesatasi di kampus, baik negeri maupun swasta adalah para infrstruktur, sehingga investasi yang besar, perlu pengelolaan yang baik.
Seluruh pihak terkait, harus memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan yang utuh dan detail dalam upaya pemutakhiran sarana dan prasarana, sementara dana sangat terbatas.
Dia mencontohkan, keterbatasan dana tersebut, seperti yang terjadi pada PTN. Di Indonesia terdapat 122 PTN, terdiri dari universitas, perguruan tinggi, politeknik dan lainnya.
Ketika direktorat sarpras tersebentuk, 122 PTN tersebut mengajukan dana pengembangan infrastuktur kampus hingga Rp23 triliun sementara dana yang tersedia hanya Rp27 miliar.
"Dapat dibayangkan, bagaimana kami harus membagi," katanya.
Lalu bagaimana solusinya, perlu prioritas dan strategi pendanaan yang tepat, yang direncanakan bersama oleh seluruh pihak terkait, seperti resources sharing manajemen yang efektif dan memberdayakan aset lebih produktif.
Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan berbagai materi lainnya, tentang standar sarpras dan berbagai ketentuan lainnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021