Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengungkapkan, kuota Bahan Bakar Minyak atau BBM Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai saat ini baru terpakai 81 persen.
Perwakilan dari BPH Migas I Ketut Gede Aryawan mengungkapkan itu saat rombongan Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta Jumat (5/11), ujar Humas Sekretariat Dewan (Setwan) provinsi tersebut melalui WA-nya.
Kedatangan rombongan Wakil Ketua Komisi III HM Rosehan Noor Bahri SH bersama perwakilan sopir yang mengatasnamakan Asosiasi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI) dari Kalsel untuk meminta tambahan kouta BBM.
Perwakilan dari BPH Migas I Ketut Gede Aryawan menyambut baik kedatangan rombongan Dewan bersama perwakilan sopir, dan dirinya berjanji akan mempelajari kembali permohonan Kalsel untuk penambahan kuota BBM.
"Sementara ini kuota BBM Kalsel saat ini baru terpakai 81 persen, nanti akan kita pelajari lagi untuk pembagian kuota BBMnya di akhir tahun, apakah layak untuk ditambah pada tahun depan," ujarnya seperti dikutip Humas Setwan Kalsel.
Rombongan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan surat permohonan penambahan kuota BBM kepada BPH Migas di Jakarta, Jumat, 5 November 2021. (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel bergerak cepat menanggapi aksi massa yang terjadi, 1 November 2021 atau awal bulan lalu terkait tuntutan penambahan kuota BBM di provinsiny yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.
Rosehan NB atau yang biasa disapa "Julak Rosi" mendampingi perwakilan dari massa aksi yang menamakan diri sebagai AKSI bertandang ke BPH Migas di Jakarta, untuk mengantarkan surat rekomendasi pengajuan penambahan kuota BBM yang ditandatangani Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK.
Julak Rosi mengatakan dirinya mendapat tugas dari Ketua DPRD Kalsel untuk mendampingi perwakilan AKSI menyampaikan aspirasi langsung di BPH Migas, supaya prosesnya bisa cepat dilaksanakan.
" Pertemuan tadi berjalan lancar, saya mengapresiasi BPH Migas banyak memberikan solusi-solusi yang disampaikan sehingga membuat perwakilan AKSI merasa puas, termasuk di antaranya tadi menawarkan Fuel Card (sistem kartu) untuk angkutan yang menerima subsidi, sehingga dapat mencegah pelangsiran terjadi lagi ", ujar Julak Rosi.
Sementara Wahyu selaku koordinator AKSI mengatakan, pihaknya merasa puas pertemuan dengan BPH Migas, yang dimediasi Dewan Kalsel kali ini.
Penyerahan cinderamata dari rombongan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kepada BPH Migas di Jakarta, Jumat, 5 November 2021. (Istimewa/Humas Setwan Kalsel.)
"Kali ini kami mendapatkan kesempatan yang bagus sekali untuk bersuara, semua aspirasi kami akhirnya bisa langsung kami utarakan di hadapan koordinator pengaturan BBM BPH Migas," ucapnya seperti dikutip Humas Setwan Kalsel.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), H Sahrujani mengungkapkan, untuk kebutuhan BBM di provinsinya Tahun 2021 pemerintah provinsi (Pemprov) setempat mengusulkan kouta sebanyak530.014 kilo liter (KL).
