Anggota DPRD Kota Banjarbaru Ahmad Nur Irsan Finazli meminta Pemerintah Kota melatih dan mengajarkan kepala sekolah mitigasi keselamatan mencegah COVID-19 selama pembelajaran tatap muka.
"Pemkot melalui disdik harus melakukan training and coaching mitigasi keselamatan terhadap pandemi COVID-19 kepada kepala sekolah selaku penanggungjawab satuan pendidikan," ujarnya, Ahad.
Ia mengatakan, kepala sekolah setelah itu menindaklanjutinya berkoordinasi dengan seluruh dewan guru maupun komite sekolah guna menyukseskan PTM yang kuncinya adalah kerja sama dan gotong royong.
Diharapkan pula, jangan sampai PTM yang mulai dilaksanakan terbatas dan bertahap di sekolah yang memenuhi syarat tercederai munculnya klaster baru karena tidak ada atau teledor dalam pengawasan prokes.
"Namun, kami yakin Inshaa Allah dengan kerja sama dan semangat gotong royong, PTM berjalan aman dan lancar terutama jika semuanya dilaksanakan secara benar dan taat prokes," ungkapnya.
Disisi lain, Wakil Ketua Komisi I itu juga meminta pemkot membuat standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipenuhi sekolah terkait PTM di masa pandemi mulai dari SOP ketika siswa di rumah.
Kemudian, SOP ketika kedatangan di sekolah, SOP ketika pembelajaran, dan SOP ketika kepulangan hingga keluar kelas bahkan sampai siswa sudah berada di rumah masing-masing saat bergaul dengan anggota keluarga.
"Hal itu sangat penting sehingga sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM benar-benar dalam kontrol Disdik melalui para pengawas sekolah yang secara berkala mengawasi unit sekolah di Banjarbaru," tegasnya.
Ditambahkan politisi PKS itu, pihaknya bersyukur karena SK wali kota terkait PTM sudah diterbitkan selanjutnya diharapkan terus diperbaharui untuk sekolah lain yang telah lulus verifikasi daftar periksa sebagai prasyarat PTM.
Diketahui, sejak Senin (11/10) PTM terbatas dilaksanakan sekolah piloting di Banjarbaru dari total sekolah negeri maupun swasta 25 unit SMP dengan 11 ribu siswa, 91 unit SD 40 ribu murid dan TK PAUD 168 unit 25 ribu murid.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Pemkot melalui disdik harus melakukan training and coaching mitigasi keselamatan terhadap pandemi COVID-19 kepada kepala sekolah selaku penanggungjawab satuan pendidikan," ujarnya, Ahad.
Ia mengatakan, kepala sekolah setelah itu menindaklanjutinya berkoordinasi dengan seluruh dewan guru maupun komite sekolah guna menyukseskan PTM yang kuncinya adalah kerja sama dan gotong royong.
Diharapkan pula, jangan sampai PTM yang mulai dilaksanakan terbatas dan bertahap di sekolah yang memenuhi syarat tercederai munculnya klaster baru karena tidak ada atau teledor dalam pengawasan prokes.
"Namun, kami yakin Inshaa Allah dengan kerja sama dan semangat gotong royong, PTM berjalan aman dan lancar terutama jika semuanya dilaksanakan secara benar dan taat prokes," ungkapnya.
Disisi lain, Wakil Ketua Komisi I itu juga meminta pemkot membuat standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipenuhi sekolah terkait PTM di masa pandemi mulai dari SOP ketika siswa di rumah.
Kemudian, SOP ketika kedatangan di sekolah, SOP ketika pembelajaran, dan SOP ketika kepulangan hingga keluar kelas bahkan sampai siswa sudah berada di rumah masing-masing saat bergaul dengan anggota keluarga.
"Hal itu sangat penting sehingga sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM benar-benar dalam kontrol Disdik melalui para pengawas sekolah yang secara berkala mengawasi unit sekolah di Banjarbaru," tegasnya.
Ditambahkan politisi PKS itu, pihaknya bersyukur karena SK wali kota terkait PTM sudah diterbitkan selanjutnya diharapkan terus diperbaharui untuk sekolah lain yang telah lulus verifikasi daftar periksa sebagai prasyarat PTM.
Diketahui, sejak Senin (11/10) PTM terbatas dilaksanakan sekolah piloting di Banjarbaru dari total sekolah negeri maupun swasta 25 unit SMP dengan 11 ribu siswa, 91 unit SD 40 ribu murid dan TK PAUD 168 unit 25 ribu murid.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021