Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Imam Suprastowo optimistis penerimaan pajak air permukaan atau PAP provinsinya bisa mendekati Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp1 triliun/tahun.
Sikap optimistis laki-laki kelahiran Bojonegoro 1961 itu menjawab Antara Kalsel, usai Komisinya rapat bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) bersama jajaran dan instansi terkait lainnya provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu (6/10).
"Kemungkinan sama atau minimal mendekati Sumut dalam hal penerimaan PAP, kita memungkinkan saja asalkan dengan meningkatkan intensifikasi serta pengawasan yang lebih ketat," ujar anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) tersebut menyatakan, Komisinya terus menggenjot atau mendorong Bakeuda bersama jajaran dan instansi terkait untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Oleh karena itu, segala sumber daya yang potensial untuk peningkatan PAD terus kita berdayakan semaksimal mungkin pada musim pandemi COVID-19 dan ke depannya," lanjut politikus senior Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.
Pasalnya, pada masa pandemi COVID-19 penerimaan PAD Kalsel mengalami penurunan, dan ditambah lagi terjadi "refocusing" (pemotongan/pengalihan anggaran) pada berbagai sektor pembangunan untuk penanganan COVID-19, demikian Imam Suprastowo.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalimantan Selatan (Kalsel) H Agus Dyan Nur sedang memberi keterangan pers, usai rapat bersama Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu (6/10). (Syamsuddin Hasan)
Pada kesempatan terpisah Kepala Bakeuda Kalsel H Agus Dyan Nur menerangkan, potensi PAP di Sumut memang cukup besar sehingga mereka wajar mendapatkan Rp1 triliun/tahun.
"Potensi air permukaan Sumut cukup luas, mungkin lebih luas dari Kalsel. Begitu pula pemanfaatan air permukaan di Sumut lebih banyak dari kita," ujarnya usai rapat bersama Komisi II DPRD provinsi setempat.
Namun dia bersama pihak terkait akan terus menggalakkan intensifikasi penerimaan PAP dengan berbagai cara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai contoh pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kalsel 2021 terjadi perencanaan peningkatan PAP menjadi Rp5 miliar.
"Sedangkan pada RAPBD Kalsel 2022 masih dalam pembahasan. Tapi kita berharap penerimaan PAP Kalsel meningkat lagi," demikian Agus Dyan Nur.
Sementara dalam rapat yang berlangsung di ruang H Ismail Abdullah - Lantai IV DPRD Kalsel terungkap, dari 13 kabupaten/kota penerimaan PAP selama ini tertinggi Kabupaten Tabalong Rp1 miliar lebih dan terendah Kota Banjarbaru.
Pada rapat bersama yang dipimpin Ketua Komisinya itu juga hadir dari Unit Pelaksanaan Pendapatan Daerah (UPPD) kabupaten/kota seprovinsi setempat, dan yang mengungkap PAP Sumut Rp1 triliun lebih dari anggota Komisi II tersebut Burhanuddin.
