Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyebutkan, masih ada sebanyak 5.000 rumah warga di daerah Kota Banjarmasin ini yang tidak layak huni.
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin Ahmad Fanani Syaifuddin di Banjarmasin, Kamis, data rumah warga yang tidak layak huni tersebut tersebar di lima kecamatan.
"Dari data kita rumah tidak layak huni itu sekitar 6.000 an, sudah kita kerjakan sekian tahun, itu sisanya masih sekitar 5.000 an," ujarnya.
Menurut dia, keberadaan rumah tidak layak huni tersebut tentunya berada di kawasan kumuh, di mana kawasan kumuh itu masih ada di semua kecamatan.
Dinyatakan A Fanani, pengentasan rumah tidak layak huni tersebut dibantu pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dinyatakan dia, Kota Banjarmasin setiap tahunnya sekitar 300 unit rumah tidak layak huni tersebut dapat bantuan perbaikan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).
"Jadi diutamakan dapat program ini bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah," tuturnya.
Dijelaskannya dia lebih lanjut, keluarga atau warga yang memiliki rumah tidak layak huni tersebut ada memiliki keinginan untuk memperbaiki rumahnya supaya layak huni, namun tidak berkemampuan lebih.
"Istilahnya ada punya dana, tapi tidak mencukupi, jadi dibantu mewujudkannya," ucap A Fanani.
Dikatakan dia, bantuan untuk perbaikan rumah bagi MBR dalam program BSPS besarannya Rp17,5 juta, yakni, dengan rincian untuk pembelian bahan sebesar Rp15 juta dan untuk upah tukang atau pengerjaan sebesar Rp2,5 juta.
"Jadi bantuannya berbentuk barang langsung, apa saja yang diperlukan untuk memperbaiki rumah tersebut," ujar A Fanani.
Tentunya syarat yang ditentukan rumah diperbaiki dalam program ini milik sendiri.
Sementara itu, kata A Fanani, jika rumah warga miskin yang tidak layak huni, itu masuk ranah dinas sosial yang menanganinya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin Ahmad Fanani Syaifuddin di Banjarmasin, Kamis, data rumah warga yang tidak layak huni tersebut tersebar di lima kecamatan.
"Dari data kita rumah tidak layak huni itu sekitar 6.000 an, sudah kita kerjakan sekian tahun, itu sisanya masih sekitar 5.000 an," ujarnya.
Menurut dia, keberadaan rumah tidak layak huni tersebut tentunya berada di kawasan kumuh, di mana kawasan kumuh itu masih ada di semua kecamatan.
Dinyatakan A Fanani, pengentasan rumah tidak layak huni tersebut dibantu pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dinyatakan dia, Kota Banjarmasin setiap tahunnya sekitar 300 unit rumah tidak layak huni tersebut dapat bantuan perbaikan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).
"Jadi diutamakan dapat program ini bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah," tuturnya.
Dijelaskannya dia lebih lanjut, keluarga atau warga yang memiliki rumah tidak layak huni tersebut ada memiliki keinginan untuk memperbaiki rumahnya supaya layak huni, namun tidak berkemampuan lebih.
"Istilahnya ada punya dana, tapi tidak mencukupi, jadi dibantu mewujudkannya," ucap A Fanani.
Dikatakan dia, bantuan untuk perbaikan rumah bagi MBR dalam program BSPS besarannya Rp17,5 juta, yakni, dengan rincian untuk pembelian bahan sebesar Rp15 juta dan untuk upah tukang atau pengerjaan sebesar Rp2,5 juta.
"Jadi bantuannya berbentuk barang langsung, apa saja yang diperlukan untuk memperbaiki rumah tersebut," ujar A Fanani.
Tentunya syarat yang ditentukan rumah diperbaiki dalam program ini milik sendiri.
Sementara itu, kata A Fanani, jika rumah warga miskin yang tidak layak huni, itu masuk ranah dinas sosial yang menanganinya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021