Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Ja'far mengatakan jangan ada penyimpangan atau penyelewengan dana desa di Kabupaten Barito Kuala (Batola) Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi digunakan sesuai dengan kebutuhan dan hasil musyawarah desa.
"Saya percaya, desa-desa di Batola ini bisa menggunakan dana desa untuk kemakmuran masyarakat. Sebab jika desa maju, daerah maju, dan Indonesia juga maju," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT&T) saat bertemu dengan ulama, bupati dan para kepala desa se-Batola di rumah makan Pawon Tlogo, sesuai rilis dari Info Menteri Desa, PDTT yang diterima Antaranews Kalsel, Senin.
Menurut Mendes dana desa yang mulai dikucurkan Pemerintah Pusat, sudah seharusnya dapat membuat desa-desa di seluruh tanah air bisa berkembang dan maju. Termasuk Rp20 triliun untuk Batola yang baru saja melepaskan status sebagai kabupaten tertinggal.
Mendes menjelaskan, dari Rp20 triliun dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat tahun ini, desa-desa di Batola mendapatkan alokasi sekitar Rp53 miliar. jadi, jika dibagi rata-rata ke 194 desa yang terdapat di kabupeten ini, masing-masing mendapatkan sekitar Rp270 juta.
"Namun, tentu saja jumlah detilnya dana yang diterima setiap desa akan berbeda karena ada empat juklak yang menjadi dasar perhitungan, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis dan kemiskinan," tutur Marwan.
Terkait munculnya banyak pertanyaan besaran dana desa yang masih relatif kecil, Marwan menjelaskan bahwa tahun ini alokasi anggaran pusat lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi agar disparitas antar daerah tidak terlalu jauh.
"Tahun depan Insya Allah besaran dana desa akan naik. Jika tahun ini dianggarkan Rp20 triliun, tahun depan akan kita tingkatkan menjadi paling tidak Rp43 triliun, otomatis yang diterima setiap desa juga bertambah," terang Marwan.
Politisi asal PKB ini menambahkan secara bertahap akan terus dinaikan setiap tahun sehingga kemudian sampai pada target setiap desa mendapatkan Rp1,4 triliun.
Batola merupakan Kabupaten kedua yang disinggahi Mendes dalam kunjungan perdana selama dua hari ke Kalsel. Sehari sebelumnya, pembantu Presiden Jokowi ini melakukan kunjungan dan bertemu para kepala desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mendapatkan alokasi dana desa Rp43 triliun.
Dari Rp20 triliun dana desa dalam APBN 2015, lanjut Marwan, Provinsi Kalsel yang terdiri dari 11 kabupaten, mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp501 miliar. Pengucuran dana desa ini akan dilakukan oleh ke Kementerian Keuangan dalam tiga tahap sepanjang tahun ini.
Untuk pencairan dana desa tersebut, setiap desa harus sudah memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Serta para Bupati harus segera mengeluarkan Peraturan Bupati terkait pengelolaan dana desa.
Pada kesempatan ini, Bupati Batola Hasanuddin Murad berharap, Mendes tetap memperhatikan daerah yang dipimpinnya meski sudah keluar dari status Kabupaten tertinggal.
"Sebab, Batola merupakan salah satu lumbung padi Kalsel, jadi kami ingin tetap diperhatikan dan diberi bantuan walaupun bukan lagi provinsi tertinggal," harap Hasanuddin Murad./e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Saya percaya, desa-desa di Batola ini bisa menggunakan dana desa untuk kemakmuran masyarakat. Sebab jika desa maju, daerah maju, dan Indonesia juga maju," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT&T) saat bertemu dengan ulama, bupati dan para kepala desa se-Batola di rumah makan Pawon Tlogo, sesuai rilis dari Info Menteri Desa, PDTT yang diterima Antaranews Kalsel, Senin.
Menurut Mendes dana desa yang mulai dikucurkan Pemerintah Pusat, sudah seharusnya dapat membuat desa-desa di seluruh tanah air bisa berkembang dan maju. Termasuk Rp20 triliun untuk Batola yang baru saja melepaskan status sebagai kabupaten tertinggal.
Mendes menjelaskan, dari Rp20 triliun dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat tahun ini, desa-desa di Batola mendapatkan alokasi sekitar Rp53 miliar. jadi, jika dibagi rata-rata ke 194 desa yang terdapat di kabupeten ini, masing-masing mendapatkan sekitar Rp270 juta.
"Namun, tentu saja jumlah detilnya dana yang diterima setiap desa akan berbeda karena ada empat juklak yang menjadi dasar perhitungan, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis dan kemiskinan," tutur Marwan.
Terkait munculnya banyak pertanyaan besaran dana desa yang masih relatif kecil, Marwan menjelaskan bahwa tahun ini alokasi anggaran pusat lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi agar disparitas antar daerah tidak terlalu jauh.
"Tahun depan Insya Allah besaran dana desa akan naik. Jika tahun ini dianggarkan Rp20 triliun, tahun depan akan kita tingkatkan menjadi paling tidak Rp43 triliun, otomatis yang diterima setiap desa juga bertambah," terang Marwan.
Politisi asal PKB ini menambahkan secara bertahap akan terus dinaikan setiap tahun sehingga kemudian sampai pada target setiap desa mendapatkan Rp1,4 triliun.
Batola merupakan Kabupaten kedua yang disinggahi Mendes dalam kunjungan perdana selama dua hari ke Kalsel. Sehari sebelumnya, pembantu Presiden Jokowi ini melakukan kunjungan dan bertemu para kepala desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mendapatkan alokasi dana desa Rp43 triliun.
Dari Rp20 triliun dana desa dalam APBN 2015, lanjut Marwan, Provinsi Kalsel yang terdiri dari 11 kabupaten, mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp501 miliar. Pengucuran dana desa ini akan dilakukan oleh ke Kementerian Keuangan dalam tiga tahap sepanjang tahun ini.
Untuk pencairan dana desa tersebut, setiap desa harus sudah memiliki RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Serta para Bupati harus segera mengeluarkan Peraturan Bupati terkait pengelolaan dana desa.
Pada kesempatan ini, Bupati Batola Hasanuddin Murad berharap, Mendes tetap memperhatikan daerah yang dipimpinnya meski sudah keluar dari status Kabupaten tertinggal.
"Sebab, Batola merupakan salah satu lumbung padi Kalsel, jadi kami ingin tetap diperhatikan dan diberi bantuan walaupun bukan lagi provinsi tertinggal," harap Hasanuddin Murad./e
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015