Sebagai komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting (anak kerdil), Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Kalimantan Selatan menggelar rembuk bersama di Gedung Serba Guna Marabahan, Rabu (9/6). 

Acara bertajuk Rembuk Stunting itu melibatkan semua komponen seperti,  DPRD Batola, pihak Bappeda dan Dinkes Provinsi Kalsel, Kankemenag dan BPS, serta seluruh SKPD terkait, para camat, kades lokus stunting, organisasi wanita, ormas, dan unsur swasta. 

Acara Rembuk Stunting itu juga berisi diskusi bersama dalam rangka merumuskan dan mendapatkan masukan terkait upaya percepatan penurunan angka stunting di Batola. 

Sebagai bentuk komitmen bersama, di sela acara dilaksanakan penandatangan berita acara bersama mulai dari Bupati, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres dan Sekda. 

Selain itu juga dilaksanakan deklarasi kesepakatan bersama terhadap rencana konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting yang ditandai pembubuhan tandatangan bersama.

“Sebagai komitmen percepatan penurunan stunting di Batola saya selaku bupati bersama Kepala Sekretariat Wakil Presiden telah membuat pernyataan yang disertai pembubuhan tandatangan di Jakarta 17 September 2020 lalu,” ucap Bupati Batola Hj Noormiliyani AS. 

Noormiliyani menyatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Batola telah menetapkan program prioritas Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita atau disingkat Permata Bunda.

Program yang melibatkan pemerintahan desa, dinas instansi terkait, dan semua kader ini, sebutnya, merupakan intervensi gizi spesifik dengan memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita secara langsung yang diatur dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 96 Tahun 2020.

Intervensi gizi spesifik yang dilakukan, terang Noormiliyani, tak hanya terbatas pada pemberian makanan bumil dan balita namun juga melalui program-program bidang kesehatan yang merupakan kegiatan rutin pelayanan dasar bidang kesehatan bagi masyarakat seperti pemberian tablet tambahan darah, imuniasi, pemberian ASI ekslusif, PHBS, dan lainnya. 

Sedangkan jangka panjang, lanjutnya, melalui program ketahanan pangan, pembangunan tempat tinggal layak, akses sanitasi dan air bersih, bantuan sosial dan jaminan kesehatan, serta program pemulihan ekonomi melalui program padat karya yang dikolaborasikan dengan program bedah kampung terintegrasi. 

Di samping itu, tambah mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini, untuk mendapatkan program kegiatan di lokus wilayah Batola, Pemkab juga melakukan koordinasi dengan pemprov dan pusat yang salah satu realisasinya melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalsel Kemen PUPR berupa program penyediaan sarana prasarana sanitasi, peningkatan pemahaman sanitasi dan PHBS serta penciptaan lapangan kerja.

Di kesempatan rembuk stunting,  Sekretaris Daerah H Zulkipli Yadi Noor dihadapan peserta dan undangan menyampaikan paparan konvergensi pencegahan stunting, diantaranya terkait kebijakan Pemkab Batola dalam upaya penurunan stunting, regulasi, Visi Misi Pemkab Batola 2012-2017, prioritas pembangunan dan prioritas upaya mendukung penurunan stunting.

Selain itujuga disampaikan tentang kebijakan, strategi dan arah kebijakan, komitmen, program inovasi, program permata bunda, sasaran, pelaksana kegiatan, penerima manfaat program permata bunda, bedah kampung terintegrasi dan lainnya.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Saleh, Dandim 1005 Marabahan Letkol Arm Arie Priyudono, Wakapolres Batola Kompol Suharso, dan Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi Noor ini dibuka Bupati Batola Hj Noormiliyani AS. 
 

Pewarta: Arianto

Editor : Ulul Maskuriah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021