Amuntai, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) terus berupaya menggenjot percepatan penurunan stunting, salah satunya melalui Diseminasi evaluasi audit kasus stunting (AKS) tahap 1.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra (Kesejahteraan Rakyat), Khairussalim, menyebut kegiatan Diseminasi evaluasi AKS ini penting, tujuan utama untuk memberi informasi sekaligus menggali berbagai faktor risiko yang menyebabkan stunting di HSU, sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan mencegah peningkatan angka stunting.
"Karenanya kita harus siap mendukung setiap langkah yang diambil untuk memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan intervensi yang tepat demi peningkatan kualitas hidup mereka," katanya saat membuka kegiatan, dilaporkan Senin.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa audit kasus stunting ini juga merupakan salah satu kegiatan prioritas yang diamanatkan dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2024.
Tahapan audit ini mencakup pembentukan tim audit, pelaksanaan audit, manajemen pendampingan keluarga, Diseminasi hasil audit, serta evaluasi rencana tindak lanjut.
"Melalui kegiatan ini, kita dapat memperoleh gambaran dan mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor risiko yang menyebabkan stunting di wilayah kita. Jadi kita bisa memberikan intervensi yang tepat ke depannya agar status gizi anak-anak di HSU meningkat signifikan," tambahnya.
Selain itu, dia mengimbau seluruh anggota tim percepatan penurunan stunting untuk memperkuat konvergensi dalam memberikan tindak lanjut bagi balita yang telah diidentifikasi mengalami stunting.
"Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi gizi anak-anak, sehingga mereka tidak lagi menjadi penyumbang angka stunting pada survei status gizi Indonesia tahun 2024 yang akan segera dilaksanakan," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) HSU, Lily Inderiani menyoroti beberapa indikator stunting yang perlu ditangani dengan serius.
"Jangan sampai tidak tercukupi kebutuhan gizi balita, salah satunya ASI," bebernya.
Di samping memperhatikan faktor kebutuhan gizi bagi balita dan anak, fia juga menekankan perhatian serius pada si ibu sejak mengandung hingga melahirkan, ditambah lingkungan tempat tinggal yang juga perlu diperhatikan.
Kegiatan Desiminasi audit stunting tahap I juga turut dihadiri perwakilan BKKBN provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten HSU, para Camat, Kepala Desa Locus percepatan penurunan stunting, Kepala SKPD terkait beserta para kader stunting.
