Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melaksanakan Rapat Koordinasi(Rakor) pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), di ruang rapat Inspektorat dan di pimpin Sekretaris Daerah HSS H Muhammad Noor.
Ia mengatakan, ada beberapa OPD yang sudah ikut dalam pembangunan zona integritas tahun kemarin Dinas Penanaman Modal, Dukcatpil, PBJ, Puskesmas Kandangan.
"Ini akan kita tingkatkan sehingga bisa mencapai WBK, yang baru Kecamatan Kandangan, Rumah Sakit Daha Sejahtera, Puskesmas Jambu Hilir dan Kelurahan Jambu Hilir tentu targetnya sama WBK, dan kita akan lebih intensif untuk melakukan persiapan terkait hal ini," katanya, Rabu (28/4).
Baca juga: Pembinaan rutin, Bupati HSS kunjungi OPD lingkup pemkab
Dijelaskan dia, beberapa hasil evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di HSS yang tahun kemarin ada 11 OPD yang mengikuti, ada RSUD H Hasan Basry Kandangan, Bakeuda, Bappelitbangda, PBJ, Dispera, Dukcatpil, PUTR, Dinas Penanaman Modal dan Puskesmas.
Untuk RSUD H Hasan Basry ada rekomendasi yang disampaikan Kemenpan RB adalah meningkatkan kualitas sistem pengawasan yang sudah dimiliki dalam meningkatkan pelayanan, seperti dengan menggunakan sistem pengawasan.
Sistem yang digunakan baik yang sudah dimiliki, maupun mengembangkan inovasi-inovasi kebijakan pengawasan yang lebih baik lagi, dan diikuti dengan penguatan integritas pegawai, melakukan inovasi tata kelola management internal untuk memberikan kepuasan pelayanan.
"Kami ingin menegaskan kembali bahwa pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini memang sangat dituntut bagi setiap pemerintah daerah, apalagi kita di HSS segala macam prestasi yang lain itu akan aneh dan menjadi pertanyaan kiranya pembangunan zona integritas tidak sesuai dengan harapan," katanya.
Baca juga: KPK RI sosialisasi upaya pencegahan korupsi di HSS
Menurut dia, karena ini tujuan akhir dari reformasi birokrasi, untuk bisa membangun zona integritas tidak hanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD)nya, tetapi juga manusia-manusia didalamnya.
Dan ditekankan dia, bahwa sebaik apapun sistem yang dibangun, ketika ada KKN semua sistem itu akan jadi sia-sia saja, sebab akan sangat tergantung dengan manusia-manusianya, serta berharap agar di HSS ini menjadi pemerintahan yang bersih, bebas dari praktek KKN serta dapat memberikan pelayanan terbaik.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas Dukcatpil, Sekretaris Inspektorat, para IRBAN Inspektorat, Direktur RSUD Daha sejahtera, Kabag PBJ, Perwakilan Dinas PMPTSP, Camat Kandangan, Lurah Jambu Hilir, dan Kepala Puskesmas Jambu Hilir.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ia mengatakan, ada beberapa OPD yang sudah ikut dalam pembangunan zona integritas tahun kemarin Dinas Penanaman Modal, Dukcatpil, PBJ, Puskesmas Kandangan.
"Ini akan kita tingkatkan sehingga bisa mencapai WBK, yang baru Kecamatan Kandangan, Rumah Sakit Daha Sejahtera, Puskesmas Jambu Hilir dan Kelurahan Jambu Hilir tentu targetnya sama WBK, dan kita akan lebih intensif untuk melakukan persiapan terkait hal ini," katanya, Rabu (28/4).
Baca juga: Pembinaan rutin, Bupati HSS kunjungi OPD lingkup pemkab
Dijelaskan dia, beberapa hasil evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di HSS yang tahun kemarin ada 11 OPD yang mengikuti, ada RSUD H Hasan Basry Kandangan, Bakeuda, Bappelitbangda, PBJ, Dispera, Dukcatpil, PUTR, Dinas Penanaman Modal dan Puskesmas.
Untuk RSUD H Hasan Basry ada rekomendasi yang disampaikan Kemenpan RB adalah meningkatkan kualitas sistem pengawasan yang sudah dimiliki dalam meningkatkan pelayanan, seperti dengan menggunakan sistem pengawasan.
Sistem yang digunakan baik yang sudah dimiliki, maupun mengembangkan inovasi-inovasi kebijakan pengawasan yang lebih baik lagi, dan diikuti dengan penguatan integritas pegawai, melakukan inovasi tata kelola management internal untuk memberikan kepuasan pelayanan.
"Kami ingin menegaskan kembali bahwa pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini memang sangat dituntut bagi setiap pemerintah daerah, apalagi kita di HSS segala macam prestasi yang lain itu akan aneh dan menjadi pertanyaan kiranya pembangunan zona integritas tidak sesuai dengan harapan," katanya.
Baca juga: KPK RI sosialisasi upaya pencegahan korupsi di HSS
Menurut dia, karena ini tujuan akhir dari reformasi birokrasi, untuk bisa membangun zona integritas tidak hanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD)nya, tetapi juga manusia-manusia didalamnya.
Dan ditekankan dia, bahwa sebaik apapun sistem yang dibangun, ketika ada KKN semua sistem itu akan jadi sia-sia saja, sebab akan sangat tergantung dengan manusia-manusianya, serta berharap agar di HSS ini menjadi pemerintahan yang bersih, bebas dari praktek KKN serta dapat memberikan pelayanan terbaik.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas Dukcatpil, Sekretaris Inspektorat, para IRBAN Inspektorat, Direktur RSUD Daha sejahtera, Kabag PBJ, Perwakilan Dinas PMPTSP, Camat Kandangan, Lurah Jambu Hilir, dan Kepala Puskesmas Jambu Hilir.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021