Anggota DPRD Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Panitia Khusus atau Pansus II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah setempat Tahun 2020 berpendapat, eks Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batulicin potensial untuk pendapatan asli daerah provinsinya.
Ketua Pansus II LKPj 2020 HM Iqbal Yudianoor SE mengemukakan itu di Banjarmasin, Selasa (27/4) sesudah Pansusnya bersama Badan Aset dan Keuangan Daerah (Bakeuda) provinsi setempat melakukan pengecekan eks Kapet Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut.
"Namun potensi eks Kapet Batulicin (sekitar 260 kilometer timur Banjarmasin) tersebut kurang termanfaatkan secara maksimal," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu.
Oleh karenanya Pansus II LKPj 2020 menyayangkan sebuah potensi sebagai sumber pendapatan atau untuk peningkatan PAD tidak termanfaatkan secara maksimal, lanjut Iqbal yang juga Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel.
Wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, luasan eks Kapet Sakupangbalaut Batulicin sekitar 560 hektare (ha), dan kini pemanfaatannya bekerjasama dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Tanbu lebih kurang 13 ha.
"Oleh sebab itu, kami selaku wakil rakyat Kalsel meminta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) setempat melalui Bakeuda agar menata ulang serta memanfaatkan secara maksimal aset daerah berupa lahan yang cukup potensial buat mendatangkan pendapatan atau peningkatan PAD," ujarnya.
"Kami berharap, aset-aset Pemprov Kalsel, terlebih lagi yang potensial mendatangkan pendapatan daerah seperti halnya eks Kapet Sakupangbalaut Batulicin jangan sampai hilang," demikian Iqbal Yudianoor.
Pengecekan eks Kapet Sakupangbalaut Batulicin tersebut dalam rangkaian kunjungan kerja Pansus II LKPj Kepala Daerah Kalsel Tahun 2020 ke "Bumi Bersujud" Tanbu, 22 - 24 April 2021.
Keberadaan Kapet Sakupangbalaut Batulicin itu sejak Tahun 1980-an atau masih dalam wilayah administratif Kabupaten Kotabaru, kemudian pemekaran berdirinya Tanbu April 2003.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ketua Pansus II LKPj 2020 HM Iqbal Yudianoor SE mengemukakan itu di Banjarmasin, Selasa (27/4) sesudah Pansusnya bersama Badan Aset dan Keuangan Daerah (Bakeuda) provinsi setempat melakukan pengecekan eks Kapet Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut.
"Namun potensi eks Kapet Batulicin (sekitar 260 kilometer timur Banjarmasin) tersebut kurang termanfaatkan secara maksimal," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu.
Oleh karenanya Pansus II LKPj 2020 menyayangkan sebuah potensi sebagai sumber pendapatan atau untuk peningkatan PAD tidak termanfaatkan secara maksimal, lanjut Iqbal yang juga Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel.
Wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, luasan eks Kapet Sakupangbalaut Batulicin sekitar 560 hektare (ha), dan kini pemanfaatannya bekerjasama dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Tanbu lebih kurang 13 ha.
"Oleh sebab itu, kami selaku wakil rakyat Kalsel meminta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) setempat melalui Bakeuda agar menata ulang serta memanfaatkan secara maksimal aset daerah berupa lahan yang cukup potensial buat mendatangkan pendapatan atau peningkatan PAD," ujarnya.
"Kami berharap, aset-aset Pemprov Kalsel, terlebih lagi yang potensial mendatangkan pendapatan daerah seperti halnya eks Kapet Sakupangbalaut Batulicin jangan sampai hilang," demikian Iqbal Yudianoor.
Pengecekan eks Kapet Sakupangbalaut Batulicin tersebut dalam rangkaian kunjungan kerja Pansus II LKPj Kepala Daerah Kalsel Tahun 2020 ke "Bumi Bersujud" Tanbu, 22 - 24 April 2021.
Keberadaan Kapet Sakupangbalaut Batulicin itu sejak Tahun 1980-an atau masih dalam wilayah administratif Kabupaten Kotabaru, kemudian pemekaran berdirinya Tanbu April 2003.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021