Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr (HC) H Supian HK sependapat, perlu mengoptimalkan Polder Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebagai prasarana pengairan pertanian.
"Memang tampaknya dalam beberapa tahun belakangan Polder Alabio peninggalan masa Hindia Belanda itu kurang berfungsi optimal," ujarnya di Banjarmasin, Kamis (15/4) lalu.
Pernyataan politikus senior Partai Golkar itu menanggapi usulan anggota DPRD HSU yang berkonsultasi datang ke "Rumah Banjar" (Gedung Dewan Kalsel) di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, 15 April 2021.
Ketika itu, wakil rakyat "Bumi Agung" HSU di antaranya Junaidi dari Komisi II DPRD kabupaten tersebut yang juga membidangi pertanian mengungkit permasalahan Polder Alabio (sekitar 185 kilometer utara Banjarmasin).
Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD HSU tersebut, sebagai prasarana pertanian daerah lebak atau rawa monoton, keberadaan Polder Alabio kurang berfungsi optimal belakangan ini.
"Padahal sekitar Polder Alabio itu sedikitnya terhampar enam ribu hektare lahan potensial untuk usaha pertanian, terutama jenis tanaman pangan. Karenanya perlu pembenahan kembali terhadap polder tersebut," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
"Pembenahan itu guna optimalisasi fungsi Polder Alabio tersebut agar warga masyarakat juga bisa memaksimalkan usaha pertanian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi padi HSU ataupun Kalsel," demikian Junaidi.
Menanggapi usul atau harapan anggota DPRD HSU tersebut, Supian HK - anggota DPRD Kalsel dua periode itu menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi/berkonsultasi dengan instansi terkait.
"Mungkin kita akan bicarakan dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Pada prinsipnya kita sependapat dan mendukung optimalisasi Polder Alabio tersebut guna peningkatan dan pengembangan usaha pertanian. Apalagi kawasan itu potensial pertanian," demikian Supian HK.
Bumi Agung HSU itu sebagian besar merupakan lahan basah atau lebak/rawa monoton, namun memiliki sumberdaya pertanian secara umum yang cukup potensial.
HSU yang hingga pertengahan 1950-an masih berstatus Kewedanaan Amuntai itu, bukan cuma potensial atau sentra produksi ikan air tawar dan ternak unggas seperti Itik Alabio, tetapi juga usaha pertanian tanaman pangan.
Sebagai contoh sebagian petani sekitar Polder Alabio ada yang bisa menanam padi atau panen dua kali dalam setahun, kendati prasarana pengairan tersebut belum berfungsi optimal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Memang tampaknya dalam beberapa tahun belakangan Polder Alabio peninggalan masa Hindia Belanda itu kurang berfungsi optimal," ujarnya di Banjarmasin, Kamis (15/4) lalu.
Pernyataan politikus senior Partai Golkar itu menanggapi usulan anggota DPRD HSU yang berkonsultasi datang ke "Rumah Banjar" (Gedung Dewan Kalsel) di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, 15 April 2021.
Ketika itu, wakil rakyat "Bumi Agung" HSU di antaranya Junaidi dari Komisi II DPRD kabupaten tersebut yang juga membidangi pertanian mengungkit permasalahan Polder Alabio (sekitar 185 kilometer utara Banjarmasin).
Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD HSU tersebut, sebagai prasarana pertanian daerah lebak atau rawa monoton, keberadaan Polder Alabio kurang berfungsi optimal belakangan ini.
"Padahal sekitar Polder Alabio itu sedikitnya terhampar enam ribu hektare lahan potensial untuk usaha pertanian, terutama jenis tanaman pangan. Karenanya perlu pembenahan kembali terhadap polder tersebut," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
"Pembenahan itu guna optimalisasi fungsi Polder Alabio tersebut agar warga masyarakat juga bisa memaksimalkan usaha pertanian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi padi HSU ataupun Kalsel," demikian Junaidi.
Menanggapi usul atau harapan anggota DPRD HSU tersebut, Supian HK - anggota DPRD Kalsel dua periode itu menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi/berkonsultasi dengan instansi terkait.
"Mungkin kita akan bicarakan dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
"Pada prinsipnya kita sependapat dan mendukung optimalisasi Polder Alabio tersebut guna peningkatan dan pengembangan usaha pertanian. Apalagi kawasan itu potensial pertanian," demikian Supian HK.
Bumi Agung HSU itu sebagian besar merupakan lahan basah atau lebak/rawa monoton, namun memiliki sumberdaya pertanian secara umum yang cukup potensial.
HSU yang hingga pertengahan 1950-an masih berstatus Kewedanaan Amuntai itu, bukan cuma potensial atau sentra produksi ikan air tawar dan ternak unggas seperti Itik Alabio, tetapi juga usaha pertanian tanaman pangan.
Sebagai contoh sebagian petani sekitar Polder Alabio ada yang bisa menanam padi atau panen dua kali dalam setahun, kendati prasarana pengairan tersebut belum berfungsi optimal.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021