Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pertambangan dan energi, H Hormansyah SH SAg MH meminta pengawasan lebih ketat dalam penyaluran gas LPG bersubsidi dan penindakan bila terjadi penyimpangan-penyimpangan.
Permintaan wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu di Banjarmasin, Rabu sehubungan persoalan elpiji bersubsidi atau tabung isi tiga kilogram (3 kg) yang belakangan ini langka dan harga melambung.
"Pengawalan atau pengawasan minimal mulai dari agen sampai pangkalan saran wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu menduga ada sesuatu yang tidak beres dan perlu penelusuran serta penanganan lebih serius guna menghindari atau setidaknya meminimalkan persoalan yang bukan semestinya terjadi.
Mengenai rencana "swiping" (penyisiran) dalam penertiban penyaluran atau penggunaan gas LPG tabung 3 kg, Ketua Fraksi PKB DPRD Kalsel menyatakan mendukung tindakan tersebut.
"Guna penertiban atau meminimalkan permasalahan penyaluran dan pengguna gas LPG tabung isi 3 kg, kita dukung rencana swiping," demikian Hormansyah.
Gas elpiji yang belakangan di Kalsel langka dan harga melambung di eceran luar Pengkalan. (Syamsuddin Hasan)
Sementara anggota Fraksi PKB DPRD Kalsel Habib Musa Assegaf mengungkapkan di Simpang Empat Pengaron Kabupaten Banjar atau sekitar tempat tinggalnya harga pertabung isi 3 kg Rp70 ribu.
"Paling murah harga di luar pangkalan untuk gas LPG tabung isi 3 kg Rp40 ribu di wilayah Simpang Empat Pengaron dan daerah sekitar," kata Habib menjawab Antara Kalsel.
Habib Musa Assegaf, anggota Fraksi PKB DPRD Kalsel yang juga anggota Komisi IV Bidang Kesra lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut. (Syamsuddin Hasan)
