Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H Muhammad Noor beserta jajaran mengikuti kegiatan evaluasi Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara virtual, yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel).
Ia mengatakan, rapat evaluasi dimulai dengan penjabaran terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di Kalsel oleh pakar ahli, dan pakar ahli dalam penjabarannya menjelaskan peningkatan kasus COVID-19 di kalsel dipicu terjadinya musibah banjir.
Baca juga: Bupati HSS : Vaksin Sinovac terjamin secara kesehatan dan halal
"Banjir terjadi di beberapa daerah yang membuat banyak orang berkumpul untuk mengungsi," katanya, saat memberikan keterangan usai mengikuti rapat secara virtual, Senin (8/2) kemarin.
Dijelaskan dia, Pemprov kembali mengadakan rapat evalusi secara virtual guna menekan angka peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di Kalsel, serta kesiapan melakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM Micro.
Dan terkait Inkemdagri PPKM Berbasis Micro, pihaknya masih menunggu dasar dari Pemprov Kalsel, apakah itu Intruksi Gubernur (Ingub) atau apa yang menjadi dasar atau pendoman lainnya.
Baca juga: Forkopimda dan MUI HSS divaksin perdana COVID-19
Dan secara secara kriteria umum untuk wilayah Kabupaten HSS tidak termasuk dalam PPKM Berbasis Micro, karena masih berada dalam zona di luar inmendagri tersebut.
Turut berhadir, Kepala Pelaksana Harian BPBD HSS H.Syamsudin, Kepala Satpol PP dan Damkar HSS H. Iwan Friady, Kepala Dinas Kesehatan HSS Hj. Siti Zainab, dan Kepala Bagian Hukum HSS Fitri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ia mengatakan, rapat evaluasi dimulai dengan penjabaran terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di Kalsel oleh pakar ahli, dan pakar ahli dalam penjabarannya menjelaskan peningkatan kasus COVID-19 di kalsel dipicu terjadinya musibah banjir.
Baca juga: Bupati HSS : Vaksin Sinovac terjamin secara kesehatan dan halal
"Banjir terjadi di beberapa daerah yang membuat banyak orang berkumpul untuk mengungsi," katanya, saat memberikan keterangan usai mengikuti rapat secara virtual, Senin (8/2) kemarin.
Dijelaskan dia, Pemprov kembali mengadakan rapat evalusi secara virtual guna menekan angka peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di Kalsel, serta kesiapan melakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM Micro.
Dan terkait Inkemdagri PPKM Berbasis Micro, pihaknya masih menunggu dasar dari Pemprov Kalsel, apakah itu Intruksi Gubernur (Ingub) atau apa yang menjadi dasar atau pendoman lainnya.
Baca juga: Forkopimda dan MUI HSS divaksin perdana COVID-19
Dan secara secara kriteria umum untuk wilayah Kabupaten HSS tidak termasuk dalam PPKM Berbasis Micro, karena masih berada dalam zona di luar inmendagri tersebut.
Turut berhadir, Kepala Pelaksana Harian BPBD HSS H.Syamsudin, Kepala Satpol PP dan Damkar HSS H. Iwan Friady, Kepala Dinas Kesehatan HSS Hj. Siti Zainab, dan Kepala Bagian Hukum HSS Fitri.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021