Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP Kalimantan Selatan mengharapkan jangan ada "kampanye hitam" yaitu saling menjelekkan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di provinsinya Tahun 2020.
Harapan pengunjukrasa tersebut saat melakukan aksi "bela ulama" di depan "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) - Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin sebelum shalat Jumat.
Pasalnya menurut pengunjukrasa, kampanye hitam berpotensi atau menimbulkan ketidakkondusifan daerah karena saling menjelekkan.
Oleh sebab itu, baik pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun pengusung atau pendukung berkampanye secara sehat, tidak dengan saling menjelek-jelekkan.
Karena menurut pengunjukrasa, mereka yang terpilih sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah merupakan orang baik, dan yang terpilih dalam Pilkada adalah terbaik dari yang baik-baik tersebut.
Unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel - Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin sebelum shalat Jumat (18/9). (Syamsuddin Hasan)
Menemui pengunjukrasa tersebut dua orang anggota DPRD Kalsel masing-masing DR H Abd Hasib Salim (PDIP) dan Habib Musa Assegaf (PKB).
Sementara Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu, tujuh di antaranya menggelar Pilkada 2020 yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.
Kemudian Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Selain itu, pada Pilkada 2020 pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Wagub) untuk periode mendatang.
Khusus pemilihan gubernur dan Wagub Kalsel pada Pilkada 2020 ada dua Paslon masing-masing H Sahbirin Noor yang akrab dengan sapaan Paman Birin (petahana) berpasangan dengan mantan Wali Kota Banjarmasin H Muhidin.
Paslon kedua H Denny Indrayana (mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI) berpasangan dengan mantan Wakil Bupati Tala Difriadi Derajat.
