Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS beserta jajaran kembali mengikuti video conference yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (9/4).
Video conference diikuti para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia itu bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Agus Gumiwang, dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar membahas implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah dalam kaitan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
Melalui fasilitas yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)Batola, Noormiliyani bersama jajaran terkait seperti Kepala BPKAD Batola Samson, Kadis PMD Batola Dahlan, Kadis Sosial Batola Fuad Syech, Kasatpol-PP Batola Anjar Wijaya, dan Kabag Hukum Wahyudie nampak serius menyimak segala informasi para menteri pada acara dipimpin Mendagri Tito Karnavian.
Dalam acara itu, Menkopolhukam Mahfud MD meminta adanya pembahasan produk impor serta penundaan pembayaran pinjaman pokok dan bunga kredit usaha rakyat. Sementara, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan, bagi daerah yang melakukan penutupan jalan supaya segera dihentikan.
Mengingat langkah tersebut dinilainya dapat mengganggu berjalannya penyaluran bantuan alat-alat kesehatan, termasuk segala barang kebutuhan pokok bagi daerah-daerah yang membutuhkan.
Begitu juga Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta, kepada seluruh pemerintah daerah dapat memotong anggaran perjalanan dinas, belanja barang, dana pemeliharaan, honorarium, belanja modal (berupa kontrak proyek) dan dialihfungsikan untuk dana kemanusiaan dalam menghadapi wabah COVID-19.
Sedangkan insentif tenaga kesehatan, dia meminta, dapat dibayarkan tepat waktu dengan teknis akan ditindaklanjuti melalui video conference teknis lanjutan.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) sendiri telah menerapkan sebagaimana arahan yang disampaikan menteri keuangan, salah satunya dengan mengurangi alokasi dana perjalanan dinas sebesar 55 persen dari sisa pagu dana perjalanan dinas di 47 SKPD dan badan yang ada.
Sementara dana yang dapat diserap, jelas dia, mencapai Rp21 miliar yang akan dialokasikan untuk penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan dan RSUD Abdul Aziz Batola.
Selain itu, ungkapnya, dianggarkan dana jaring pengaman sosial berupa pembagian sembako untuk tanggap darurat tiga bulan ke depan.
Bupati Noormiliyani mengatakan, penanganan covid-19 tak cukup hanya terkait penanganan wabah seperti sekarang, namun perlu pula penanganan untuk mengatasi dampak dalam upaya menjaga kestabilan bahan kebutuhan dan ekonomi masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Video conference diikuti para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia itu bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Agus Gumiwang, dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar membahas implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah dalam kaitan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
Melalui fasilitas yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)Batola, Noormiliyani bersama jajaran terkait seperti Kepala BPKAD Batola Samson, Kadis PMD Batola Dahlan, Kadis Sosial Batola Fuad Syech, Kasatpol-PP Batola Anjar Wijaya, dan Kabag Hukum Wahyudie nampak serius menyimak segala informasi para menteri pada acara dipimpin Mendagri Tito Karnavian.
Dalam acara itu, Menkopolhukam Mahfud MD meminta adanya pembahasan produk impor serta penundaan pembayaran pinjaman pokok dan bunga kredit usaha rakyat. Sementara, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan, bagi daerah yang melakukan penutupan jalan supaya segera dihentikan.
Mengingat langkah tersebut dinilainya dapat mengganggu berjalannya penyaluran bantuan alat-alat kesehatan, termasuk segala barang kebutuhan pokok bagi daerah-daerah yang membutuhkan.
Begitu juga Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta, kepada seluruh pemerintah daerah dapat memotong anggaran perjalanan dinas, belanja barang, dana pemeliharaan, honorarium, belanja modal (berupa kontrak proyek) dan dialihfungsikan untuk dana kemanusiaan dalam menghadapi wabah COVID-19.
Sedangkan insentif tenaga kesehatan, dia meminta, dapat dibayarkan tepat waktu dengan teknis akan ditindaklanjuti melalui video conference teknis lanjutan.
Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) sendiri telah menerapkan sebagaimana arahan yang disampaikan menteri keuangan, salah satunya dengan mengurangi alokasi dana perjalanan dinas sebesar 55 persen dari sisa pagu dana perjalanan dinas di 47 SKPD dan badan yang ada.
Sementara dana yang dapat diserap, jelas dia, mencapai Rp21 miliar yang akan dialokasikan untuk penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan dan RSUD Abdul Aziz Batola.
Selain itu, ungkapnya, dianggarkan dana jaring pengaman sosial berupa pembagian sembako untuk tanggap darurat tiga bulan ke depan.
Bupati Noormiliyani mengatakan, penanganan covid-19 tak cukup hanya terkait penanganan wabah seperti sekarang, namun perlu pula penanganan untuk mengatasi dampak dalam upaya menjaga kestabilan bahan kebutuhan dan ekonomi masyarakat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020